Sudah Cukupkah Dana Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Meredam Dampak Kenaikan Harga BBM?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk masyarakat menengah ke bawah. Bantuan ini diberikan pemerintah di tengah hangatnya isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Rencananya, terdapat tiga jenis bansos yang akan digelontorkan pemerintah mulai pekan ini. Bansos tersebut meliputi, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta keluarga peneriman manfaat, bantuan subsidi upah (BSU) untuk sekitar 16 juta pekerja, dan bantuan pada sektor umum di setiap daerah.

Lantas, apakah bantuan-bantuan tersebut dinilai sudah cukup meredam dampak dari kenaikan harga BBM nantinya?

Baca juga: Pemerintah Beri Bansos Rp 24,17 Triliun, Sinyal Harga BBM Naik Pekan Ini?

UMKM juga harus terima bansos

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, anggaran penambahan bansos untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi masih terlalu kecil. Bansos tersebut dinilai hanya berfokus kepada rumah tangga miskin atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah.

Padahal, kenaikan harga BBM subsidi juga akan berdampak cukup signifikan terhadap rumah tangga kelas menengah rentan. Bhima menyebutkan, saat ini masyarakat yang masuk golongan tersebut jumlahnya mencapai sekitar 115 juta orang.

"(Mereka) perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM. Tidak bisa berhenti pada PKH, atau BLT, tapi para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1 persen perlu dibantu dengan skema subsidi upah dengan nominal yang lebih besar dibanding 2020-2021," tutur Bhima, kepada Kompas.com, dikutip Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial, Harga BBM Subsidi Segera Naik? Ini Jawaban Sri Mulyani

Selain itu, Bhima mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya juga menerima bansos dari pemerintah. Sebab, kenaikan harga BBM subsidi akan mengerek harga berbagai komoditas lain.

"Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya, bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi," katanya.

Baca juga: Harga BBM Pertalite Dikabarkan Akan Naik, Pertamina: Masyarakat Harus Berhemat

Menambah bansos

Sementara itu, Profesor Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi, meskipun terus menurun selama beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54 persen pada Maret 2022.

Dengan tingkat kemiskinan tersebut, Budi menilai, anggaran bansos yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM masih kurang.

Oleh karenanya, Ia menyarankan pemerintah untuk menambahnya, sehingga dapat mencakup sebanyak mungkin masyarakat yang riskan terdampak harga BBM lebih tinggi.

"Anggaran Rp 24 triliun, kalau memang memungkinkan harus ditambah, karena susah dari mencukupi," kata dia.

Tiga bansos yang bakal diberikan

Sebagai informasi, terdapat tiga jenis bansos yang akan digelontorkan pemerintah mulai pekan ini, secara rinci untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap KPM akan menerima dana sebesar 150.000 sebanyak empat kali.

Lalu untuk BSU dianggarkan sebanyak Rp 9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Nantinya, bantuan akan dibayarkan kepada setiap pekerja sebesar Rp 600.000.

Kemudian bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp 2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan. Anggaran untuk bantuan ini dialokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda).

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, pemberian bansos tersebut untuk merespons kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang belakangan ini terjadi. Harapannya lewat bansos ini daya beli masyarakat bisa meningkatkan.

"Jadi apakah BBM mau dinaikkan atau tidak, tapi pemerintah memang sudah melihat bahwa ada kebutuhan untuk membantu rakyat terutama golongan bawah ini dengan tambahan bansos," ujar Isa dalam diskusi dengan media di Kantor Kemenkeu, Senin (29/8/2022).

Ia mengatakan, harga-harga sejumlah barang saat ini telah mengalami kenaikan, terutama pangan. Kondisi itu setidaknya tercermin dari inflasi pangan atau volatile food yang mencapai 11,46 persen (yoy) di Juli 2022, menurut data BPS.

Dengan kondisi naiknya harga barang-barang itu, kata Isa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai masyarakat perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban di tengah tekanan ekonomi.

"Belakangan ini harga-harga sudah naik, jadi disinilah perhatian pemerintah, Bapak Presiden melihat enggak bisa membiarkan rakyat kita terus-terusan bertahan sendiri. Pemerintah harus memberikan support," ucap Isa.