Kemenhub Dukung Upaya Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Sektor Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mengatakan, pihaknya mendukung upaya percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di Indonesia.

Novie mengatakan, upaya percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan yang luas serta meningkatkan daya saing bangsa.

"Kami berkomitmen untuk mensukseskan kemudahan perizinan tanpa meninggalkan resiko yang harus kita jaga yaitu terkait aspek keselamatan transportasi," kata Novie dalam membuka acara Uji Petik Penilaian Kinerja PPB secara virtual, Jakarta, Jumat, (2/9/2022).

Baca juga: Kemenhub Bicara Upaya RI Hadapi Tantangan Transportasi Laut Sepanjang Pandemi di Forum Internasional Kelautan

Novie mengatakan, Kemenhub menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang terpilih untuk dilakukan uji petik penilaian kinerja PPB oleh tim penilai dari Kementerian Investasi/BKPM dan Sekretariat Kabinet.

"Ini merupakan suatu kehormatan dan kami akan mendengarkan seluruh rekomendasi dari tim penilai. Kami akan manfaatkan penilaian ini sebagai peluang untuk peningkatan pelayanan perizinan di masa mendatang," ujarnya.

Novie mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan di lingkungan Kemenhub, salah satunya, dengan mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS).

Kemudian melakukan sejumlah deregulasi perizinan dan birokrasi, memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi, dan terus mengembangkan SDM yang profesional.

"Kalau dulu setiap instansi pemerintah memberikan layanan masing-masing dan terpisah. Kini seluruh layanan di Kementerian/Lembaga dipusatkan melalui sistem OSS berbasis risiko. Untuk itu, kolaborasi menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kelancaran dari sistem ini," ucap dia.

Baca juga: Kemenhub Anggarkan Rp 1,59 Triliun untuk Program Tol Laut pada 2023