Mengonsep Reforma Agraria

PERINGATAN Hari Tani, 24 September, pada tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai seminar diselenggarakan dengan tema sekitar meningkatkan kesejahteraan petani.

Berbagai unjuk rasa juga digelar oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bentuk solidaritas kepada petani, khususnya yang sedang mengalami konflik pertanahan.

Pemerintah yang selalu menjadi sasaran unjuk rasa juga memperingati Hari Tani. Melalui Instagram, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Tani Nasional disertai apresiasi kepada petani.

Petani memang perlu diapresiasi, sebab telah berjasa menyediakan pangan bagi semua warga bangsa, seperti yang kita alami sehari-hari.

Di pihak lain pada umumnya petani kurang sejahtera dibandingkan dengan kelompok profesi lain. Dengan luas lahan rata-rata 0,3 hektar, penghasilan petani hanya pas untuk hidup sangat sederhana.

Lebih berat lagi adalah buruh tani, yang penghasilannya lebih rendah dari petani pemilik lahan. Mereka adalah bagian terbesar dari penduduk miskin pedesaan yang berjumlah 14,34 juta orang saat ini.

Pada musim paceklik mereka harus pergi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Penghasilan mereka rata-rata di bawah garis kemiskinan Rp 484.209 per orang per bulan.

Sebagian petani bisa jadi berpenghasilan bersih hanya beberapa puluh ribu rupiah per bulan. Tidak mengherankan jika para petani adalah penerima bantuan sosial terbanyak di antara kelompok-kelompok lain. Itupun ditengarai sebagian tidak menerima karena tidak terdata.

Maka tema meningkatkan kesejahteraan petani seperti yang dituntut mahasiswa pendemo akhir-akhir ini memang relevan dalam memperingati Hari Tani.

Namun alangkah baiknya jika para mahasiswa juga ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Misalnya, dengan membantu petani mengurus sertifikat hak milik lahannya, sehingga membuat petani lebih nyaman, tidak khawatir lahannya diserobot orang atau perusahaan.

Secara nasional lahan yang belum tersertifikasi masih puluhan juta bidang dari total 126 juta bidang.

Menuntaskan sertifikasi lahan akan mengurangi peluang terjadinya konflik pertanahan seperti yang selama ini sering terjadi. Dengan mendigitalkan sertifikat, seperti yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, maka pemalsuannya akan sulit dilakukan.

Reforma agraria

Hal lain yang dapat dilakukan mahasiswa adalah ikut mengonsep atau memikirkan bagaimana reforma agraria dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Berbeda dengan program sertifikasi lahan yang cukup sukses, program reforma agraria kurang begitu lancar.

Padahal reforma agraria adalah salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi pada awal periode pertama pemerintahannya.

Ditetapkannya Perpres No 86/2018 tentang Reforma Agraria adalah bukti pemenuhan komitmen yang dapat diapresiasi. Begitu juga capaian redistribusi lahan pada awal implementasinya.

Data BPN menunjukkan bahwa dari 4,5 juta hektar lahan yang ditargetkan, baru 1,5 juta hektar yang berhasil didistribusikan, yaitu yang berasal dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan (Kompas.com, 2/9/2022).

Namun pada tahun-tahun terakhir ini progres redistribusi lahan seakan mengalami kendala berat. Padahal luasan lahan yang berpotensi untuk diredistribusikan cukup besar.

Pada era Presiden SBY diinformasikan ada 8,15 juta hektar lahan kawasan hutan yang diidentifikasi dapat dibagikan kepada subyek reforma agraria (paparan Kepala BPN di Kantor Presiden, 22/3/2007).

Lahan ini mestinya masih ada sehingga tinggal dipastikan batas-batasnya untuk dibagikan kepada petani yang berhak.

Mendata lahan hutan di era serba komputer saat ini tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah menyerahkan informasi itu kepada instansi lain yang mengurus pendistribusian lahan.

Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Wakatobi, Juni lalu.

Begini ucapan Presiden:

”Ternyata ributnya antarkementerian. Ndak bisa, Pak, ini haknya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga. Ndak bisa, Pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di sana ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami.” ”Itu cukup. Stop! Persoalan dimulai dari sini. Semua harus membuka diri. Ini saatnya, di forum ini, kita hancurkan tembok sektoral,” (Kompas.id, 10/6/2022).

Tentunya dengan sentilan Presiden itu, kementerian terkait akan mengubur ego sektornya sehingga program reforma agraria dapat terlaksana dengan mulus.

Namun kendala terbesar mungkin ada di sisi konsep pendistribusian lahan. Adakah petani berlahan sempit, yang menjadi sasaran reforma agraria, bersedia menggarap sendiri lahan yang masih berupa kawasan hutan yang berada di pulau lain?

Berbeda dengan program transmigrasi yang lahannya siap tanam dengan jatah hidup yang mencukupi, program reforma agraria mungkin tidak sampai seperti itu.

Memang ada konsep bahwa reforma agraria tidak lengkap tanpa pemberian akses ke modal, teknologi, input produksi, pemasaran, dsb. Namun jika itu disediakan juga maka program reforma agraria akan berbiaya cukup besar.

Hal lain yang terlihat cukup sulit adalah bagaimana lahan-lahan HGU yang sangat luas dapat didistribusikan kepada petani gurem yang menjadi sasaran reforma agraria?

Jika HGU diperpanjang, maka ketimpangan penguasaan lahan struktural yang dikritik mahasiswa akan terus terjadi. Jika dicabut, maka kawasan perkebunan itu akan menjadi semak belukar yang muspro (idle).

Hal-hal inilah yang mungkin menyebabkan program reforma agraria sejati (redistribusi lahan) dalam skala besar menjadi tersendat.

Alangkah baiknya jika para mahasiswa dapat ikut menyumbangkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan itu.