Kompas.com - 03/10/2022, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai penyedia layanan SPBU seperti Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR pada Sabtu (1/10/2022), kompak menurunkan harga beberapa produk BBM masing-masing.

Penurunan harga BBM ini salah satunya disebabkan oleh harga minyak dunia yang mengalami penurunan. Kini harga minyak mentah dunia sudah di bawah 82 dollar AS per barel atau terkoreksi 8,24 persen selama sebulan terakhir.

Dengan adanya penurunan harga minyak dunia tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, seharusnya pemerintah dapat menurunkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi ke angka sebelum adanya kenaikan, yaitu Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp 5.000 per liter untuk solar subsidi.

Baca juga: Perbandingan Harga BBM di SPBU BP-AKR, Pertamina, Shell, dan Vivo

"Pemerintah punya kesempatan untuk kembali menurunkan harga BBM subsidi kembali ke angka atau level sebelum terjadinya kenaikan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Dia bilang, penurunan harga BBM subsidi saat ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, posisi APBN 2022 di Agustus 2022 mengalami surplus Rp 107 triliun.

"APBN yang alami surplus Rp 107 triliun per Agustus menambah ruang bagi pemerintah untuk menambah alokasi subsidi energi," ungkapnya.

Selain itu, APBN juga tidak akan dibebani oleh penurunan harga BBM subsidi ini lantaran pemerintah masih menikmati keuntungan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor batu bara.

Baca juga: Beredar Isu Kualitas Pertalite Menurun, Begini Proses Quality Control BBM Pertamina


Dikutip dari kontan.co.id, Presiden pada akhir Agustus lalu telah menerbitkan aturan terkait kenaikan tarif royalti batu bara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara. Aturan itu yakni Peraturan Pemerintah (PP) 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam PP 26/2022, kenaikan tarif royalti yang sebelumnya maksimal 7 persen dalam aturan lama, menjadi 13,5 persen. Royalti tersebut diambil dari harga jual per ton secara progresif karena menyesuaikan dengan Harga Batubara Acuan (HBA).

Dengan adanya kenaikan royalti tersebut, maka PNBP yang diterima pemerintah akan terkerek lebih tinggi lagi.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.