Atasi Kebocoran Data, APJII: Anggaran Rp 100 Triliun Pun Masih Kurang...

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) DKI Jakarta, Tedi Supardi Muslih mengatakan, untuk meningkatkan keamanan data dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini menyikapi kejadian sejumlah data yang diretas oleh Bjorka.

"Secara intuisi atau hipotesa di luar analisis ya, Rp 100 triliun itu masih kurang. Karena menjaga Sabang sampai Merauke, berapa traffic yang harus dijaga? Traffic ini (di NTT Jkt 3) 222 tera. belum lagi literasi yang nafasnya harus panjang," katanya ditemui di Cibitung, Jawa Barat, Selasa (11/10/2022).

Namun, dia tidak menyebutkan secara pasti jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pengamanan data. Karena di Amerika Serikat (AS) saja yang dana pengamanan sibernya capai ratusan triliun juga bisa terjadi peretasan.

Baca juga: OJK Minta Masyarakat Waspada terhadap Kejahatan Siber

"Kalau negara alirin dana Rp 200 triliun, apakah aman (datanya)? Enggak juga. Tapi kan best effort (upaya terbaik)," ucap Tedi.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menambah anggaran untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2023, sebesar Rp 200 miliar sehingga totalnya mencapai Rp 624 miliar dari sebelumnya hanya Rp 400 miliar.

Namun Tedi menilai,  anggaran tersebut masih kurang. Dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan lagi anggaran untuk BSSN.

"Presiden pada tahun 2017 mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), itu harusnya diperkuat dengan anggaran. Walaupun naik Rp 200 miliar dari Rp 400 miliar itu sangat kurang, Rp 100 triliun pun masih kurang (mengatasi pencurian atau kebocoran data). Terus mau ngapain dengan Rp 600 miliar?" sebut dia.

Baca juga: Marak Kasus Kebocoran Data, BSSN: Keamanan Siber Tanggung Jawab Semua Pihak