Perekonomian Indonesia Kuat Hadapi Pandemi, Luhut: Karena Ada Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak menyangka dana desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD ke desa-desa di Indonesia menjadi penopang perekonomian RI selama pandemi Covid-19.

"Saya juga lihat ekonomi kita kenapa sih ekonomi kita resillience-nya begitu bagus waktu terjadi Covid-19? Kita lupa ada dana desa. Dana desa ini punya dampak luar biasa," ujarnya saat acara Investor Daily Summit 2022 di JCC Senayan, Rabu (12/10/2022).

Program dana desa ini sudah dicanangkan sejak 2015 dan berkontribusi membangun berbagai infrastruktur, sarana, dan prasarana di desa-desa.

Baca juga: Soal Kabar Investasi Tesla di RI, Luhut: Elon Musk Masih Sibuk Dengan Twitter

Berdasarkan paparan Luhut, sejak 2015 dana desa ini digunakan untuk membangun 261.877 kilometer jalan desa, jembatan sepanjang 1.494.804 meter, 11.944 unit pasar desa, 27.753 unit sarana olahraga, 1.281.168 unit air bersih, 76.453 unit irigasi, 39.844 badan usaha milik desa (BUMDES), dan 40.618 unit posyandu.

Selain itu, dana desa juga dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dari 178 desa di 2015 menjadi 1.741 desa di 2020, menurunkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 41.315 desa di 2015 menjadi 21.268 desa di 2020.

Kemudian, dana desa juga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, dari 17,89 juta pada Maret 2015 menjadi 15,26 juta pada Maret 2020.

"Jadi kita gak sadar (dengan manfaat dana desa). Saya pun baru sadar ini ngeri juga barang ini, (dana desa dapat membangun) jembatan desa segini," ucapnya.

Baca juga: Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Ditanggung APBN? Ini Kata Luhut

Dia menyebut dana desa ini memudahkan perangkat desa melakukan kegiatan pembangunan di desanya lantaran dana desa ini langsung disalurkan ke desa-desa tanpa perantara kementerian atau pemerintah daerah.

Bahkan, lanjutnya, rincian alokasi dana desa tertulis di balai-balai desa sehingga warga desa dapat mengecek dan mengawasi penggunaannya secara langsung.

"Sehingga kesalahan itu hanya 500-600 desa, itu pun (kesalahan) administrasi," kata Luhut.

Tahun ini pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 468 triliun. Namun besaran ini masih dinilai kurang mengingat wilayah Indonesia sangat lah luas sehingga biaya pembangunan yang dibutuhkan perlu ditambah.

"Makanya presiden komitmen dia mau tambahin lagi dana desa di 2023 nanti," tukasnya.

Baca juga: Luhut Sebut Tahun Depan Kemungkinan Status Pandemi Indonesia Berganti Jadi Endemi