Pakai APBN untuk Kereta Cepat, Jokowi Ingkar Janji?

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 140 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun itu sangat jelas.

Dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, China menggelontorkan utang yang sangat besar. Plafon pengembalian ditetapkan 40 tahun dengan bunga sebesar 2 persen.

Baca juga: 2 Proyek Jokowi Hubungkan Jakarta-Surabaya: Kereta Cepat dan Semi Cepat

Karena banyak perusahaan China yang terlibat di dalamnya, maka banyak komponen hingga tenaga kerja juga didatangkan dari sana.

Meski besarannya peranan Beijing di proyek itu, Jokowi berujar, China tak bisa mendikte Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek pada awal sebelumnya digadang-gadang akan digarap oleh Jepang.

“Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, China memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Saat itu, kata dia, Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China mengajukan 5,5 miliar dollar AS.

Pemerintah Indonesia akhirnya memilih China meskipun Negeri Tirai Bambu menetapkan bunga utang lebih tinggi yakni 2 persen per tahun, sementara bunga pinjaman yang ditawarkan Jepang yakni 0,1 persen per tahun.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat