Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Kompas.com - 26/11/2022, 12:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta masyarakat untuk tidak mengambil paksa kebun inti tertanam milik perusahaan apabila tidak ada lahan yang akan dimanfaatkan sebagai kebun kemitraan.

Hal ini menyusul adanya Peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar merupakan turunan PP nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang merupakan turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto mengatakan, pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk kemitraan produktif sesuai kesepakatan antara para pihak.

“Tidak dibenarkan apabila ada pihak yang memaksa mengambil kebun inti tertanam dalam hak guna usaha (HGU) atau izin usaha perkebunan (IUP) milik perusahaan,” ujar Heru dalam siaran persnya, dikutip Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Dinilai Berhasil Angkat Program Petani Milenial, Kementan Raih Penghargaan AMH 2022

Heru menjelaskan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) seluas sekitar 20 persen dari kebun yang diusahakan itu merupakan kewajiban perusahaan perkebunan sebagaimana perintah Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Selanjutnya Heru menjelaskan, FPKM sebesar 20 persen ini didasari pada regulasi yang mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 29 angka 19 dalam Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain yang berada di luar HGU dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.

Baca juga: Sukseskan Food Estate di Kalteng, Kementan Pastikan Semua Alsintan Dimanfaatkan dengan Baik

Mekanisme FPKM 20 persen dilakukan oleh perusahaan perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui beberapa bentuk.

Antara lain melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak dan/atau bentuk kemitraan lainnya, serta kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar bagi perusahaan dengan kondisi tertentu.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Liburan ke Singapura Tak Perlu Tes Covid-19, Aturan Penggunaan Masker Makin Longgar

Liburan ke Singapura Tak Perlu Tes Covid-19, Aturan Penggunaan Masker Makin Longgar

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Berguguran

IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Berguguran

Whats New
Pengetatan Moneter The Fed Belum Berakhir, Waspadai Pergerakan Kripto

Pengetatan Moneter The Fed Belum Berakhir, Waspadai Pergerakan Kripto

Whats New
Ingin Hemat 5,5 Miliar Dollar AS, Disney Umumkan PHK 7.000 Karyawannya

Ingin Hemat 5,5 Miliar Dollar AS, Disney Umumkan PHK 7.000 Karyawannya

Whats New
Pembangunan 2 Terminal di Sumut Telan Biaya Rp 43 Miliar

Pembangunan 2 Terminal di Sumut Telan Biaya Rp 43 Miliar

Whats New
Usul Otoritas Pengawas Koperasi, Teten: Saya Sudah Sampaikan ke Presiden Jokowi

Usul Otoritas Pengawas Koperasi, Teten: Saya Sudah Sampaikan ke Presiden Jokowi

Whats New
Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat

Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat

Whats New
Rekam Jejak Dwi Pranoto dan Filianingsih, Calon Deputi Gubernur BI yang Diusulkan Jokowi

Rekam Jejak Dwi Pranoto dan Filianingsih, Calon Deputi Gubernur BI yang Diusulkan Jokowi

Whats New
Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Whats New
Dari Aktivasi Kartu hingga Buka Blokir, Begini Cara Atur Kartu Kredit Melalui BCA mobile

Dari Aktivasi Kartu hingga Buka Blokir, Begini Cara Atur Kartu Kredit Melalui BCA mobile

BrandzView
Anggarkan Capex Rp 5,6 Triliun, Berikut Target Proyek Medco Energi Tahun 2023

Anggarkan Capex Rp 5,6 Triliun, Berikut Target Proyek Medco Energi Tahun 2023

Whats New
Resmikan 2 Terminal di Sumut, Jokowi Berharap Budaya Naik Angkutan Umum Dikembangkan

Resmikan 2 Terminal di Sumut, Jokowi Berharap Budaya Naik Angkutan Umum Dikembangkan

Whats New
Penyanyi Agnes Monica, Bos Traveloka, dan Anak Jokowi Masuk Daftar 40 Tokoh Muda Berpengaruh di Indonesia

Penyanyi Agnes Monica, Bos Traveloka, dan Anak Jokowi Masuk Daftar 40 Tokoh Muda Berpengaruh di Indonesia

Smartpreneur
Apakah Ekonomi Indonesia 2023 Bisa Tetap di Atas 5 Persen? Simak Pandangan Para Ekonom Ini

Apakah Ekonomi Indonesia 2023 Bisa Tetap di Atas 5 Persen? Simak Pandangan Para Ekonom Ini

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Api di Alfamart dan Indomaret

Cara Beli Tiket Kereta Api di Alfamart dan Indomaret

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+