Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok cadangan pangan pemerintah (CPP) saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Sebagai upaya mengamankan stok cadangan beras, pemerintah akan mengimpor 200.000 ton beras.

"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Wapres Sebut Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Stok Domestik

Beras impor ini, lanjut Arief, akan disimpan sebagai persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.

"Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," jelasnya.

Dia menjelaskan, beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," ucap Arief.

Baca juga: Impor Beras Vs Produksi Dalam Negeri

Arief memastikan, beras ini tidak akan mengganggu beras petani karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.

"Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," kata dia.

Klaim swasembada

Arief bilang, upaya pemenuhan beras ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Dia pun mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1,7 juta ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.

Menurutnya, berdasarkan data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Jokowi telah mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari Kebutuhan Nasional.

"Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503.000 ton, yang terdiri dari 196.000 ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306.000 ton atau 61 persen merupakan stok CBP," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Dia juga bilang, saat ini Bulog bersaing mendapatkan beras dalam negeri dan melakukan intervensi harga sampai dengan Panen Raya.

Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional serta dalam rangka pemenuhan satu data pangan nasional, akhir tahun ini akan dilakukan survei oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras yang ada di Indonesia.

Baca juga: BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional