Dirut BPJS Kesehatan: Dulu Ada Istilah Orang Miskin Dilarang Sakit, Sekarang Jarang Terdengar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dirasakan banyak masyarakat Indonesia. 

Berkat itu kata dia, istilah orang miskin dilarang sakit yang dulu populer, kini sudah jarang terdengar.

"Kalau dulu, saya masih di Jogja itu ada buku (judulnya) Orang Miskin Dilarang Sakit. Waktu itu, banyak orang jual aset entah rumah, kerbau, sapi atau sawah itu sering. Sekarang, (istilah orang miskin dilarang sakit itu) jarang kedengaran," kata dia dalam acara Outlook 2023 Diskusi Publik 10 Tahun Program JKN, Senin (30/1/2023).

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Bangkrut gara-gara Tanggung Biaya Medis Orang Kaya

Selama hampir satu dekade kata dia, program JKN telah mampu membuka akses pelayanan melalui perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Ali menyebutkan jumlah peserta BPJS Kesehatan telah meningkat signifikan dan kini mencapai 250 juta peserta.

Ia juga mengatakan, peserta yang paling banyak memanfaatkan layanan medis menggunakan BPJS Kesehatan bukan orang kaya, tapi masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Bahkan kata dia, peserta PBI juga paling banyak menggunakan layanan medis penyakit jantung.

"Siapa yang paling banyak sebetulnya pakai BPJS? Ternyata data BPJS terbaru awal-awal itu betul ada salah alamat, orang miskin menyumbang orang kaya. Tapi sekarang rupa-rupanya yang paling banyak memanfaatkan BPJS kelompok dari segmen kepesertaan adalah PBI," ujarnya.

Baca juga: Waspada Penipuan Bermodus Tagihan BPJS Kesehatan lewat File APK

Lantaran manfaat BPJS Kesehatan yang besar, Ali mengatakan banyak negara yang tertarik dengan sistem BPJS Kesehatan karena merupakan program gotong royong dalam sistem asuransi kesehatan masyarakat.

"Saya baru (datang) dari Bangkok, mendarat kemarin, itu banyak negara sangat tertarik dengan BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong yang langsung bisa dirasakan masyarakat luas. Single payer yang satu skema terintegrasi dan kelihatannya sulit nyari di banyak negara," ucapnya.

"Thailand sebagai contoh tempat pertemuan itu, sampai sekarang masih tiga sama seperti di Indonesia dulu ada Jamsostek, Askes, kemudian ada Jamkesmas. Jadi tantangannya program yang satu dengan yang lainnya masih berbeda," sambung Ali.

Baca juga: Ketahui, Ini Standar Baru Tarif Layanan Peserta BPJS Kesehatan