Jakarta Makin Macet, Kemenhub Minta Pemda Dorong Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Lalu lintas di Jakarta kian macet seiring dengan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembangunan proyek infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, saat ini, kapasitas transportasi umum masih mencukupi.

"Contoh MRT dan kemudian kereta Commuterline (KRL) masih luas kapasitasnya," kata Adita saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, Adita meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Ia mengatakan, masyarakat khususnya di Jabodetabek perlu diberikan edukasi agar mau menggunakan angkutan umum.

"Dan kita mau dorong di Jabodetabek itu punya program dan regulasi yang sedikit banyak membuat masyarakat mau tidak mau memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Adita mengatakan, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, pemerintah melakukan integrasi kendaraan umum agar mobilitas masyarakat semakin mudah.

Baca juga: Pemerintah Optimis Pembangunan Stasiun Manggarai Mampu Kurangi Kerugian Akibat Macet di Jakarta yang Mencapai Rp 65 Triliun

"Kita lakukan integrasi intermoda karena begitu naik kendaraan masal, turun dari situ last and first milenya itu mungkin belum terlalu baik. Kita dorong Pemda Pemprov buat satu integrasi yang baik," ucap dia.

Dikutip Megapolitan Kompas.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengungkapkan, indeks kemacetan di Ibu Kota diperkirakan di atas 50 persen pada awal 2023.

Latif mengungkapkan hal itu saat Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, Selasa (24/1/2023).

Menurut dia, angka indeks kemacetan itu tergolong mengkhawatirkan.

"Kami belum hitung di awal 2023. (Namun), kalau saya boleh melihat situasi, (indeks kemacetan di Ibu Kota) sudah di atas 50 persen kembali," ucapnya saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Latif mengungkapkan, angka indeks kemacetan di atas 50 persen tersebut sama dengan angka indeks kemacetan di Ibu Kota pada 2019, yakni 53 persen.

Katanya, berdasarkan hasil survei lembaga pemantau kemacetan asal Inggris bernama TomTom, Jakarta menempati kota ke-10 termacet sedunia pada 2019.

"Tentunya, kalau (indeks kemacetan) sudah di angka 50 persen, sudah sangat mengkhawatirkan. Di angka 40 persen, Jakarta itu (sebenarnya) sudah tidak aman," tutur dia.

Baca juga: Pemprov DKI Dinilai Jangan Hanya Terpaku pada ERP untuk Atasi Kemacetan