Seiring dengan target menurunnya kemiskinan ekstrem, kata Sri Mulyani, maka target tingkat kemiskinan secara menyeluruh akan turun. Pemerintah membidik tingkat kemiskinan secara umum turun menjadi di kisaran 6,5 persen-7,5 persen di 2024.
Adapun per September 2022, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,57 persen, naik dari posisi di Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen, namun turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71 persen.
"Maka dari kebutuhan untuk pendanaannya (menurunkan tingkat kemiskinan) juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata bendahara negara itu.
Di sisi lain, pemerintah juga akan berupaya menurunkan tingkat stunting sesuai arahan Jokowi menjadi 14 persen di 2024. Pada 2022, tingkat stunting tercatat sebesar 21,6 persen, turun dari tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen.
Seiring dengan rencana kebutuhan pendanaan untuk mencapai target yang diinginkan di 2024, pemerintah pun menargetkan defisit APBN sebesar 2,16 persen-2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Adapun target defisit di 2024 itu kian mengecil dari defisit APBN 2023 yang disasar sebesar 2,84 persen.
Sri Mulyani menekankan, dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal terkait APBN 2024, pemerintah tentu memantau sejumlah perkembangan global yang terjadi saat ini.
Di antaranya, konflik geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suku bunga global, serta kembali dibukanya lockdown China.
"Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi," ucapnya.