Mulai Susun APBN 2024, Ini Sederet Target Ekonomi Jokowi di Akhir Masa Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. 

Berbagai target makro ekonomi dan pembangunan sosial pun sudah mulai dirancang untuk bisa dicapai di akhir masa jabatan Jokowi-Ma'ruf. Seperti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa mencapai 5,7 persen hingga kemiskinan ekstrem bisa turun jadi nol persen di 2024.

Target di 2024 tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas (ratas) mengenaik KEM-PPKF 2024 di Istana Negara pada Senin (20/2/2023) kemarin.

Baca juga: Tak Melulu Pakai APBN, Pemerintah Buktikan Pembangunan di IKN Gunakan Skema KPBU Senilai Rp 41 Triliun

Airlangga mengatakan, tema dalam penyusunan KEM-PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan. Salah satu indikasinya yakni pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen.

"Di 2024 proyeksi pertumbuhan di 5,3 persen-5,7 persen," ujarnya.

Ia menuturkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2024, pemerintah telah menyiapkan strategi, salah satunya dengan menjaga agar ekonomi tetap tangguh dengan berbagai aturan perundang-undangan.

Baca juga: Kepala LKPP soal Dana Pembangunan IKN: Kalau Andalkan APBN Pasti Pusing Tujuh Keliling

Seperti dengan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Kemudian dengan kebijakan transformasi melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan IKN (ibu kota negara) ," kata dia.

Baca juga: Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa turun menjadi nol persen di 2024. Oleh sebab itu, program-program prioritas akan difokuskan untuk penurunan kemiskinan.

Pada dasarnya target tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Adapun pada Maret 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04 persen, turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.

"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Jadi Nol Persen di 2024