Mulai Susun APBN 2024, Ini Sederet Target Ekonomi Jokowi di Akhir Masa Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. 

Berbagai target makro ekonomi dan pembangunan sosial pun sudah mulai dirancang untuk bisa dicapai di akhir masa jabatan Jokowi-Ma'ruf. Seperti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa mencapai 5,7 persen hingga kemiskinan ekstrem bisa turun jadi nol persen di 2024.

Target di 2024 tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas (ratas) mengenaik KEM-PPKF 2024 di Istana Negara pada Senin (20/2/2023) kemarin.

Baca juga: Tak Melulu Pakai APBN, Pemerintah Buktikan Pembangunan di IKN Gunakan Skema KPBU Senilai Rp 41 Triliun

Airlangga mengatakan, tema dalam penyusunan KEM-PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan. Salah satu indikasinya yakni pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen.

"Di 2024 proyeksi pertumbuhan di 5,3 persen-5,7 persen," ujarnya.

Ia menuturkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2024, pemerintah telah menyiapkan strategi, salah satunya dengan menjaga agar ekonomi tetap tangguh dengan berbagai aturan perundang-undangan.

Baca juga: Kepala LKPP soal Dana Pembangunan IKN: Kalau Andalkan APBN Pasti Pusing Tujuh Keliling

Seperti dengan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Kemudian dengan kebijakan transformasi melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan IKN (ibu kota negara) ," kata dia.

Baca juga: Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa turun menjadi nol persen di 2024. Oleh sebab itu, program-program prioritas akan difokuskan untuk penurunan kemiskinan.

Pada dasarnya target tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Adapun pada Maret 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04 persen, turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.

"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Jadi Nol Persen di 2024

Target penurunan kemiskinan ekstrem

Seiring dengan target menurunnya kemiskinan ekstrem, kata Sri Mulyani, maka target tingkat kemiskinan secara menyeluruh akan turun. Pemerintah membidik tingkat kemiskinan secara umum turun menjadi di kisaran 6,5 persen-7,5 persen di 2024.

Adapun per September 2022, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,57 persen, naik dari posisi di Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen, namun turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71 persen.

"Maka dari kebutuhan untuk pendanaannya (menurunkan tingkat kemiskinan) juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata bendahara negara itu.

Di sisi lain, pemerintah juga akan berupaya menurunkan tingkat stunting sesuai arahan Jokowi menjadi 14 persen di 2024. Pada 2022, tingkat stunting tercatat sebesar 21,6 persen, turun dari tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen.

Seiring dengan rencana kebutuhan pendanaan untuk mencapai target yang diinginkan di 2024, pemerintah pun menargetkan defisit APBN sebesar 2,16 persen-2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Adapun target defisit di 2024 itu kian mengecil dari defisit APBN 2023 yang disasar sebesar 2,84 persen.

Sri Mulyani menekankan, dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal terkait APBN 2024, pemerintah tentu memantau sejumlah perkembangan global yang terjadi saat ini.

Di antaranya, konflik geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suku bunga global, serta kembali dibukanya lockdown China.

"Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi," ucapnya.

Asumsi makro APBN 2024

Berikut sederet target asumsi makro dan pembangunan sosial yang rencananya akan dituangkan di dalam KEM-PPKF terkait APBN 2024:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen-5,7 persen

- Defisit APBN: 2,16 persen-2,64 persen

- Inflasi: 1,5 persen-3,5 persen

- Nilai tukar rupiah: Rp 14.800-Rp 15.400 per dollar AS

- Suku bunga SPN: 6,5 persen-7,4 persen

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 75-85 dollar AS per barrel

- Lifting minyak: 592.000-651.000 barrel per hari

- Lifting gas: 1.007.000-1.058.000 barrel setara minyak per hari

- Rasio kemiskinan: 6,5 persen-7,5 persen

- Kemiskinan ekstrem: 0 persen

- Gini ratio: 0,36-0,37

- Tingkat pengangguran: 3,6 persen-4,3 persen

- Tingkat stunting: 14 persen