Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Pemerintah Andalkan Layanan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan akan mendorong sistem layanan berbasis digital untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masyarakat kecewa dengan aparat pemerintah akibat pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai pamer kekayaan di media sosial.

"Oleh karena itu, Kemenpan RB mendapatkan mandat dari Bapak Presiden Jokowi ada Perpres terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan layanan digital. Dengan digital ini menjadi opsi untuk memberikan layanan kepada rakyat lebih cepat, transparan, dan akuntabel," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Rakyat Kecewa Pejabat Pajak dan Bea Cukai Pamer Harta

Selain itu, supaya birokrasi pemerintahan bisa lincah bergerak, Anas mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal banyak diisi oleh pegawai generasi milenial pada 2030.

"Sekarang ada namanya JF atau jabatan fungsional supaya lebih lincah bergerak karena diprediksi 2030 nanti, ASN kita isinya milenial yang sekarang kan masih banyak yang kolonial ini. Maka sistem itu sedang disiapkan yaitu berbasis digital," jelasnya.

Kemenpan-RB terus melakukan koordinasi dengan para menteri koordinator untuk mempercepat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang kini sedang dikembangkan, supaya bisa mengefektifkan kinerja birokrasi.

Baca juga: Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Dia menyebut di sejumlah negara yang menerapkan SPBE, seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia, memiliki indeks persepsi korupsi, indeks kemudahan berusaha, dan indeks penegakan hukum yang bagus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan pegawainya agar tidak menampilkan perilaku hedonis. Sebab, Jokowi mengetahui, masyarakat saat ini bersikap kecewa terhadap pemerintah.

"Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai. Saya tahu betul dan mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah," kata dia dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Baca juga: Soal Nasib Tenaga Honorer, Pemerintah Hindari Opsi PHK