Mendagri Harap Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terwujud

KOMPAS.com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai otonomi daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaannya.

Sebagai informasi, otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Kebijakan bertujuan mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah yang terpencil dan kurang berkembang, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Namun, ia menilai bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Beberapa masalah yang sering dihadapi antara lain, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di tataran pemerintah daerah, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat, dan masih adanya praktik korupsi dan nepotisme di beberapa daerah.

Oleh karena itu, acara yang diselenggarakan oleh Kemendagri tersebut dinilai penting dalam upaya memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

“Saya berharap, acara ini dapat menjadi forum diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengalaman dan pendapat mengenai otonomi daerah, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat,”ujar Tito dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (8/5/2023).

"Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada daerah-daerah yang telah berhasil memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskalnya," jelas Tito.

Ia menerangkan, acara yang dibuat tersebut diharapkan dapat memberikan solusi-solusi konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Solusi bisa berupa peningkatan sumber daya manusia di pemerintah daerah, dukungan yang lebih baik dari pemerintah pusat, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik korupsi dan nepotisme di daerah-daerah.

Dalam kesempatan sama, Tito juga mengajak masyarakat Indonesia turut serta mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik. Ia berharap dengan adanya dukungan dari masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat lebih optimal dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik.