Sri Mulyani Akui Program KUR Punya Kelemahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk memberikan akses pembiayaan formal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, masih terdapat kelemahan dalam program pembiayaan bunga rendah yang memang diperuntukkan untuk pelaku UMKM tersebut.

"Saya tahu ada kelemahan dalam kebijakan ini," ujarnya dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: BNI Sudah Salurkan KUR Rp 3,6 Triliun di Kuartal I-2023

Bendahara negara itu menjelaskan, program KUR disediakan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih terjangkau dari lembaga keuangan formal.

Lewat program KUR, pelaku UMKM dapat menerima pinjaman usaha tanpa agunan, biaya lebih rendah, serta bunga kredit yang disubsidi oleh pemerintah.

Dengan menjadi debitur KUR, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas bisnisnya, sehingga pada akhirnya dapat menjadi debitur formal dari lembaga jasa keuangan.

Baca juga: Sri Mulyani Sindir Dokter yang Marah-marah dan Mengeluh di Medsos

Namun, pemerintah justru masih menemukan adanya debitur formal yang beralih ke KUR untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih murah.

"Kenyataannya, kadang terdapat orang yang berubah dari kredit normal ke KUR. Ini adalah permasalahan pemerintah," katanya.

Padahal, program KUR menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tingginya permintaan terhadap akses pembiayaan terjangkau dari para pelaku UMKM.

Baca juga: Utang Indonesia Tembus Rp 7.879 Triliun, Sri Mulyani: Kami Tetap Hati-hati

Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah bersama dengan pihak terkait terus memperkuat penyaringan atau skrining terhadap permintaan debitur KUR.

Selain itu, untuk memfasilitasi tingginya permintaan terhadap pembiayaan yang terjangkau, pemerintah juga menyiapkan program pembiayaan lain, seperti program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta Mekaar yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PMN).

"Permasalahan di Indonesia, permintaan sangat tinggi. Kemampuan untuk merespons permintaan itu terbatas. Jadi selalu ada keterbatasan untuk mendapatkan akses tersebut," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Anggaran Pembangunan Jalan di Lampung