Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan JK Sasar Utang Pemerintah yang "Menggunung"

Kompas.com - 27/05/2023, 17:29 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

"Itu yang masuk (dimaksud) sustainability," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Ancaman Mengintai di Balik Meroketnya Utang Pemerintah di Era Jokowi

Harus tetap waspada

Meski begitu, sejumlah ekonom menilai pemerintah harus tetap memperhatikan besaran utang yang terus membengkak. Sebab naiknya jumlah utang dinilai akan membuat beban keuangan negara juga makin besar.

"Tahun depan, pada saat pemilu beban bunga utang yang harus dibayar bisa menembus Rp 500 triliun. dan itu artinya akan banyak menghabiskan banyak pendapatan negara," ujar Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Selain itu, potensi pembayaran bunga yang lebih besar juga perlu diwaspadai. Hal ini seiring dengan kenaikan suku bunga agresif yang terjadi di global.

Dengan tingginya tingkat suku bunga acuan global, pemerintah disebut perlu melakukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga SBN untuk menarik minat investor.

Baca juga: Disebut Punya Utang Rp 17.500 Triliun, Berapa Utang Pemerintah Sebenarnya?

"SBN suku bunganya relatif tinggi sektira 6-7 persen. Dan Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat SBN yang tertinggi di negara Asia Tenggara, bahkan lebih tinggi dari Filipina," ucapnya.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teuku Riefky juga menilai fenomena naiknya utang memang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Namun demikian, ia menilai hal itu belum terlalu mengkhawatirkan.

"Ini meningkat memang karena siklusnya debt servicing sedang terjadi saja," kata dia.

Baca juga: Heboh Utang Pemerintah Rp 17.500 Triliun, Kemenkeu: Bombastis dan Menyesatkan

Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Pieter Abdullah mengatakan nominal pembayaran utang bukan menjadi tolak ukur bahaya atau tidak kondisi keuangan pemerintah. Terdapat berbagai aspek lain yang perlu diperhitungkan.

Menurutnya, dalam mengukur bahaya atau tidak kondisi keuangan suatu negara perlu dipertimbangkan juga aspek lain seperti aset, pendapatan, serta PDB negara.

"Saya melihat utang pemerintah saat ini dalam keadaan aman-aman saja. Tidak ada masalah dengan utang pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Beban Utang Pemerintah Bisa Membengkak, Ini Sebabnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com