Runutan Lengkap Negara Ditagih Utang Perusahaan yang Didirikan Tutut

Dalam pertemuannya itu, Jusuf Hamka mengklaim kalau Kementerian Keuangan membuka opsi membayar tagihan utang, asalkan dengan diskon, yakni tagihan dikurangi menjadi Rp 170 miliar.

Baca juga: Duduk Perkara Mbak Tutut Gugat 11 Pihak, Tuntut Ganti Rugi Rp 600 Miliar

Menurut penuturan Jusuf Hamka, pembayaran dijanjikan akan dilakukan dalam tenggat 2 pekan. Namun hingga kini, pembayaran belum tak kunjung direalisasikan.

5. Kembali tagih utang di 2023

Jusuf Hamka yang merasa gerah utang tersebut belum juga terbayarkan, kemudian kembali menagihnya ke pemerintah yang saat ini Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Ia mengaku, utang pemerintah ke CMNP bukan lagi Rp 170 miliar, namun sudah membengkak jadi Rp 800 miliar karena terus berbunga. Jusuf Hamka juga mengaku juga sudah berupaya menagihnya ke beberapa menteri terkait.

6. Dibantu Menko Polhukam Machfud MD

Setelah ramai diberitakan, Menko Polhukam Machfud MD menyebut bersedia membantu menagihkan klaim utang CMNP tersebut ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia bilang, Presiden Jokowi juga mendukung semua upaya penyelesaian kewajiban pemerintah kepada publik.

Baca juga: Usai Tommy Soeharto, Satgas BLBI Bakal Sita Aset Mbak Tutut?

7. Kemenkeu ungkit utang Tutut Soeharto terkait BLBI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons tudingan pengusaha Jusuf Hamka yang menyebut Kementerian yang saat ini dipimpin dirinya memiliki utang Rp Rp 179 miliar kepada emiten CMNP.

Sri Mulyani menyebut pihaknya menghormati proses hukum namun menambahkan bahwa kasus ini juga harus dilihat secara keseluruhan dari perspektif persoalan masa lalu. Hal ini terkait dengan persoalan bank yang diambil alih oleh pemerintah saat memberikan BLBI.

Terkait tagihan yang belum dibayarkan, Sri Mulyani menegaskan bahwa fakta adanya berbagai hubungan di antara CMNP dan Bank Yama milik Tutut Soeharto menjadi fokus di Kementerian Keuangan mengenai kewajiban negara.

Baca juga: Ini Daftar 7 Obligor dan Debitor Prioritas Satgas BLBI, Ada Tutut Soeharto