Motor Listrik Masih Sepi Peminat, Pemerintah Buka Opsi Perubahan Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membuka opsi perubahan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

"Mungkin kita buka lebih lebar jadi bisa ke kelas bukan bawah saja mungkin sampai ke kelas atas. Kita lihat lah nanti. Kita ini kan juga masih sama-sama cari bentuk, jadi sambil evaluasi sambil kita terus jalan," katanya di Jakarta, Senin (12/6/2023) malam.

Kemungkinan opsi ini dipilih lantaran masyarakat masih belum banyak berminat beralih menggunakan motor listrik. Sebaliknya mobil listrik justru banyak penggunanya.

Baca juga: Luhut Minta Presiden RI Berikutnya Lanjutkan Program Kendaraan Listrik

Sampai saat ini saja, berdasarkan pantauan data di situs Sisapira milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah pendaftar pembelian motor listrik bersubsidi sebanyak 739 dari total kuota 200.000.

"Kalau mobil enggak (kurang peminatnya), kalau motor ini kita masih lihat satu bulan kedepan," kata Luhut.

Mantan Menko Polhukam ini menambahkan, pemerintah akan terus mendorong masyarakat supaya beralih menggunakan kendaraan listrik. Juga pemerintah terus menyosialisasikan insentif tersebut.

"Besok saya akan bikin (meeting zoom) ke seluruh pimpinan daerah untuk menyosialisasikan ini supaya mereka tahu insentif yang bisa didapatkan, kan di daerah banyak yang belum dapat," ujar Luhut.

Baca juga: Saat Menperin Akui Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat

Terkait insentif kendaraan listrik yang akan berakhir pada Desember 2023, pemerintah masih mempertimbangkan perpanjangannya. Karena menurut Luhut, masih harus melihat dari berbagai aspek terutama pasokan listrik dari PT PLN (Persero).

"Nanti kelihatan nih, Pak Darmo dapat tadi 4 gigawatt, itu kan dampaknya besar tuh dia bayar Rp 4,7 triliun. Jadi dia enggak bayar lagi, jadi dia mau enggak ngasihkan ini. Karena itu dia bisa untung tahun depan 2,5 miliar dollar AS. Jadi banyak ini sekarang dinamika yang perlu kita cermati pelan-pelan," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan subsidi pembelian motor listrik baru berbasis baterai sebesar Rp 7 juta untuk 200.000 unit motor. Kemudian, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik sebanyak 50.000 unit.

Seluruh produksi dan konversi motor dilakukan di Indonesia. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan sebanyak 35.900 unit mobil dan 138 unit bus untuk diberikan subsidi KBLBB.