Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Sepadan Membandingkan Peringkat Logistik RI Vs Singapura

Kompas.com - 21/07/2023, 00:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia meminta sejumlah pihak, termasuk pengamat, tidak membandingkan kualitas logistik dengan Singapura sebagai akibat dari turunnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia karena kondisi kedua negara tidak sebanding.

“Kita tidak bisa membandingkan shipping internasional Singapura dengan shipping internasional kita," kata Ketua Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan dikutip dari Antara, Jumat (21/7/2023).

"Karena kita ini adalah final destination sedangkan di Singapura sebagai transhipment shipping. Dari situ saja kita lihat, seharusnya diukur dengan aspek negara kepulauannya," kata dia lagi.

Akbar menyampaikan bahwa kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.50 lebih pulau merupakan berkah sekaligus tantangan yang sangat besar.

Baca juga: Perkara Merosotnya Rangking Logistik RI yang Bikin Luhut Mencak-mencak

Sehingga standar empat pilar LPI yang mencatatkan penurunan, dinilainya, harus diukur kembali agar hasilnya lebih konkrit.

“Jadi empat pilar itu harus di ukur kembali. Supaya ada batas marking yang tepat dan juga bisa menggambarkan situasi yang konkrit,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa sektor logistik terus menunjukkan kinerja yang baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi pada kuartal pertama 2023 dengan 15,93 persen (yoy).

Kadin Indonesia juga memproyeksikan industri logistik Indonesia tahun ini berpotensi tetap tumbuh di atas 6 persen.

Baca juga: Info Pelabuhan Rasau Jaya: Rute, Tarif Tiket, dan Jadwal Kapalnya

Potensi tersebut ditunjang oleh pasar e-commerce yang masih bertumbuh sera mulai normalnya aktivitas masyarakat pasca pencabutan status pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Akbar mengakui bahwa belum meratanya infrastruktur konektivitas yang menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi masih menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia.

Maka, pembangunan konektivitas infrastruktur dinilainya harus mengedepankan efisiensi biaya logistik dinilai sangat penting.

“Bagaimana standarisasi negara kepulauan itu yg harus kita kejar. Bagaimana ada dashboard yang bisa menyajikan secara transparan dan real time sehingga pemangku kepentingan setempat bisa melakukan kebijakannya secara cepat dan tepat,” ucapnya.

Baca juga: Info Pelabuhan Manado: Rute, Tiket, dan Jadwal Kapalnya

Adapun Bank Dunia menurunkan peringkat LPI Indonesia dari posisi 46 ke 63 dengan skor menjadi 3,15. Indeks tersebut kalah jauh dengan Singapura yang berada di posisi pertama dengan skor 4,3 dan Jepang di peringkat 15 dengan skor 3,9.

Dalam laporan Bank Dunia yang dikutip pada Selasa (18/7), skor LPI Indonesia pada tahun ini turun menjadi 3,15, kalah jauh dari Singapura yang ada di posisi pertama dengan skor 4,3 dan Jepang di peringkat ke-15 dengan skor 3,9.

Enam indikator yang menjadi patokan Bank Dunia dalam memberikan skor LPI adalah kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timeliness, serta tracking dan tracing.

Dua indikator yakni kepabeanan naik dari 2,67 pada 2018 menjadi 2,8 di 2023 dan infrastruktur mendapat 2,9. Sedangkan empat indikator lainnya turun yakni pengiriman internasional melemah menjadi 3, kompetensi dan kualitas logistik 2,9, timeliness menjadi 3,3 dan tracking dan tracing mendapat 3.

Baca juga: Info Pelabuhan Siwa Wajo, Tiket, dan Jadwal Kapal

Diprotes Luhut

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku mempertanyakan penyusunan laporan LPI terkait peringkat logistik Indonesia tersebut.

Luhut bilang, laporan tersebut justru bertolak belakang dengan klaim keberhasilan pemerintah dalam menekan biaya logistik hingga delapan persen, dari sebelumnya 23,9 persen pada 2019 menjadi 16 persen pada 2023.

Bahkan biaya logistik bisa terus diturunkan dengan target hingga 10 persen dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengklaim kalau pelabuhan di Tanah Air juga sudah masuk dalam deretan yang terbaik di dunia.

Luhut menyebut, penilaian Bank Dunia bisa dibilang tidak adil. Karena sebagai negara kepulauan, kuantitas pelabuhan di Indonesia terbilang sangat banyak dengan beberapa di antaranya memang diakui masih belum terurus, terutama di kawasan terpencil.

Baca juga: Info Pelabuhan Tobaku Kolaka, Tiket, dan Jadwal Kapal

"Saya terus terang enggak fair juga dong kamu (Bank Dunia) nilai satu pelabuhan dengan katakanlah 34 atau 116 pelabuhan, kita angkanya banyak ini, tergantung strata tingkatan kualitas pelabuhannya," beber Luhut.

Lantaran tak terima dengan hasil laporan LPI tersebut, ia mengaku bakal meminta klarifikasi secara langsung perwakilan ke Bank Dunia.

"Setelah vakum lima tahun, logistics performance index kita kembali dirilis oleh World Bank. Nanti akan saya undang itu World Bank, mau tanya di mana kelemahan kita supaya kita tahu diperbaiki," kata Luhut.

Ia berujar, rasa kekecewaan yang diluapkannya merespon laporan LPI tersebut bukan berarti pemerintah Indonesia saat ini anti-kritik. Tapi menurutnya, penilaian tersebut dinilainya kurang akurat.

"Kita juga tidak menutup diri terhadap kritik, tapi yang jelas cost itu kita berhasil menurunkan dengan digitalisasi yang kita canangkan. Jadi kita lakukan itu sehingga efisiensi dalam pelabuhan sekarang kecepatannya jauh lebih cepat," ujar Luhut.

Baca juga: Profil Pelabuhan Tanjung Buton Siak Riau

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Surat Utang Negara adalah Apa?

Surat Utang Negara adalah Apa?

Work Smart
Luhut Minta Kasus Tambak Udang di Karimunjawa Tak Terulang Lagi

Luhut Minta Kasus Tambak Udang di Karimunjawa Tak Terulang Lagi

Whats New
Kemenhub Bebastugaskan Sementara Kepala Kantor OBU Wilayah X Merauke yang Diduga KDRT

Kemenhub Bebastugaskan Sementara Kepala Kantor OBU Wilayah X Merauke yang Diduga KDRT

Whats New
Demi Tingkatkan Kinerja, Bakrie & Brothers Berencana Lakukan Kuasi Reorganisasi

Demi Tingkatkan Kinerja, Bakrie & Brothers Berencana Lakukan Kuasi Reorganisasi

Whats New
Seberapa Penting Layanan Wealth Management untuk Pebisnis?

Seberapa Penting Layanan Wealth Management untuk Pebisnis?

BrandzView
Kejar Produksi Tanaman Perkebunan Menuju Benih Unggul, Kementan Lakukan Pelepasan Varietas

Kejar Produksi Tanaman Perkebunan Menuju Benih Unggul, Kementan Lakukan Pelepasan Varietas

Whats New
Pemerintah Siapkan 2 Hektar Lahan Perkebunan Tebu di Merauke

Pemerintah Siapkan 2 Hektar Lahan Perkebunan Tebu di Merauke

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com