Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utang Luar Negeri Indonesia Kembali Menyusut, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 15/08/2023, 11:30 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali menyusut pada kuartal II-2023. Penurunan ini utamanya bersumber dari penyusutan ULN swasta.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi utang luar negeri RI pada kuartal II-2023 sebesar 396,3 miliar dollar AS. Nilai ini lebih rendah dibandingkan posisi kuartal pertama 2023 sebesar 403,2 miliar dollar AS.

"Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy)," ujar dia, dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Sri Mulyani: Penarikan Utang Pemerintah Turun Tajam

Lebih lanjut Erwin menjabarkan, ULN RI terdiri dari ULN pemerintah sebesar 192,5 miliar dollar AS dan ULN swasta sebesar 199,7 miliar dollar AS.

Jika dilihat lebih rinci, utang luar negeri pemerintah menyusut dibanding kuartal pertama sebesar 194 miliar dollar AS. Meskipun demikian, jika dilihat secara tahunan utang luar negeri pemerintah meningkat 2,8 persen.

Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah secara kuartalan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Di sisi lain, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat.

Baca juga: Data Terbaru: Utang Pemerintah Juni 2023 Tembus Rp 7.805 Triliun

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas," tutur Erwin.

Bank sentral menilai, posisi utang luar negeri pemerintah masih terjaga. Hal ini terfeleksikan dari pangsa ULN tenor jangka panjang yang mencapai 99,8 persen total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal II-2023 menyusut dari kuartal sebelumnya sebesar 199,7 miliar dollar AS. Secara tahunan, ULN swasta juga menyusut, yakni sebesar 5,6 persen.

Baca juga: Plafon Utang AS Disepakati, Harga Emas Dunia Turun

Posisi utang luar negeri swasta juga dinilai masih terjaga. Tercatat ULN swasta juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan melihat perkembangan tersebut, Erwin menyebutkan, ULN Indonesia pada kuartal II- 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

Selain itu, struktur ULN didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7 persen dari total ULN.  

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucapnya.

Baca juga: Bantah Punya Utang Rp 4,6 Triliun, Ini Penjelasan ITDC

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com