Membangun Konektivitas Transportasi ASEAN

SAAT artikel ini saya tulis, Indonesia tengah menjadi host KTT ASEAN dengan negara-negara mitra yang dilaksanakan di Jakarta. Banyak agenda yang dibahas dalam KTT plus tersebut, baik agenda utama maupun side agenda.

Pada 2023 ini, Indonesia mengetuai ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia menjadi tuan rumah KTT tersebut.

Pada 2023, KTT ASEAN telah dua kali dilakukan di Indonesia. Pertama KTT ke-42 di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023 dan kedua KTT ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023.

Pusat pertumbuhan

Dalam Keketuaan ASEAN 2023 ini, Pemerintah Indonesia mengusung tema: “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (www.ekon.go.id), Presiden Jokowi memberikan tiga pemaknaan terhadap tema yang diusung pemerintah Indonesia tersebut.

Pertama, ASEAN harus efektif di mana ASEAN membutuhkan pendekatan yang lebih transformatif, efektif dan cepat demi kebaikan bersama.

Kedua, ASEAN harus relevan di mana harus mampu menjawab tantangan terkini dan masa depan, meliputi jangka pendek seperti situasi di Myanmar, maupun jangka panjang seperti penghormatan HAM.

Ketiga, ASEAN harus bermanfaat bagi rakyat di kawasan dan bagi dunia, di tengah situasi krisis yang menyulitkan saat ini.

ASEAN saat ini memang tengah menjadi sorotan dunia, terutama pertumbuhan ekonominya yang melebihi pertumbuhan ekonomi global.

Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Giorgieva menyatakan, pertumbuhan ekonomi ASEAN hingga pertengahan 2023 mencapai 4,6 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang hanya 3 persen.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun depan akan lebih tumbuh lagi.

“Pertumbuhan ekonomi ASEAN adalah titik terang dalam cakrawala yang agak suram,” demikian ujar Kristalina Giorgieva.

ASEAN yang beranggotakan 10 negara dan merupakan rumah lebih dari 600 juta jiwa manusia, saat ini memang dianggap sebagai organisasi kawasan yang strategis di tengah pusaran rivalitas negara-negara dunia dengan berbagai kepentingannya.

Rivalitas kepentingan negara-negara kuat tersebut tentu saja sedikit banyak berpengaruh terhadap keberadaan ASEAN.

Untuk itulah diperlukan kekuatan yang didukung kebijakan internal dalam mempertahankan ASEAN di tengah pusaran rivalitas negara-negara besar tersebut.

Salah satu usaha untuk memperkuat ASEAN adalah dibuatnya master plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025. Visi MPAC 2025 adalah: “To achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of Community.”

Terdapat lima area penting yang akan dibahas dalam road map tersebut, di mana salah satu di antaranya adalah terkait mobilitas penduduk (people mobility).

Konektivitas transportasi

Mobilitas penduduk tentu tidak terlepas dari konektivitas transportasi, baik melalui darat, laut maupun udara, melalui transportasi darat, kereta api, kapal laut dan penerbangan.

Sayangnya kawasan ASEAN tidak berbentuk kontinen seperti di Eropa, tapi berbentuk kepulauan, terutama di Indonesia dan Filipina. Dengan demikian, transportasi yang bisa menghubungkan antarnegara itu adalah penerbangan dan pelayaran.

Untuk memperkuat pertumbuhan komunitas ASEAN, tentu diperlukan konektivitas transportasi. Hal ini karena transportasi merupakan trigger atau pemicu pertumbuhan sektor-sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, sosial budaya dan sebagainya.

Namun menumbuhkan konektivitas transportasi antarnegara tentu tidak mudah, karena menyangkut kepentingan antarnegara tersebut.

Selain itu, dalam transportasi juga dikenal asas cabotage, yaitu hak eksklusif suatu negara untuk menerapkan aturan-aturannya sendiri dalam hal bisnis transportasinya.

Terkait asas cabotage ini, dalam pelaksanaan bisnis transportasi di satu negara akan mengedepankan kepentingan bisnis transportasi di negara tersebut. Hal itu yang tentunya juga memengaruhi pembentukan konektivitas transportasi ASEAN.

Di antara negara-negara ASEAN terdapat disparitas bisnis transportasi. Beberapa negara industri transportasinya, terutama penerbangan, sudah sangat maju. Namun di negara lain masih tertinggal.

Untuk itu, diperlukan pendekatan dan kesepakatan yang lebih komprehensif antarnegara.

Dalam dunia penerbangan global, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sudah mempunyai prinsip no country left behind.

Artinya tidak ada suatu negara yang akan ditinggalkan, semua akan digandeng untuk maju dan berkembang bersama-sama.

Negara-negara yang sudah maju penerbangannya, mempunyai kewajiban membantu negara yang belum berkembang. Dengan demikian, nantinya akan terjadi kesetaraan, terutama dalam hal keselamatan, keamanan dan bisnis.

Adanya kesetaraan ini akan membuat kerja sama industri transportasi antarnegara menjadi lebih mudah, termasuk di ASEAN.

Konektivitas transportasi yang baik dan kuat juga akan memicu ASEAN lebih maju dan berkembang serta berpengaruh dalam percaturan global.