Dongkrak Performa Ekspor UMKM di Kancah ASEAN

SEBAGAI salah satu mesin berkapasitas jumbo yang menggerakkan roda perekonomian nasional, performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) domestik tampak mumpuni.

Melansir ASEAN Investment Report 2022, jumlah UMKM Tanah Air telah mencapai 65,46 juta unit pada 2021.

Tak ayal, pelaku UMKM mampu mendominasi struktur unit usaha di Indonesia dengan kontribusi sebesar 99 persen.

Tak hanya itu, pada tahun yang sama, UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan telah menyumbang 60,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Lantas, bagaimana kinerja ekspor UMKM Indonesia di antara negara-negara ASEAN?

Secara populasi, Indonesia memang bertengger di posisi teratas dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di kawasan ASEAN. Namun, besarnya populasi UMKM tersebut belum tercermin dalam kinerja ekspornya.

Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional tercatat hanya meraih 15,7 persen. Angka ini masih jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, dan Myanmar 24 persen.

Rendahnya pangsa pasar yang mampu digarap oleh pelaku UMKM domestik salah satunya disebabkan hambatan biaya transaksi.

Berbicara transaksi perdagangan internasional, pelaku usaha tentu diperhadapkan dengan perkara perbedaan mata uang.

Secara umum, kegiatan ekspor memerlukan rantai proses transaksi yang cukup panjang, di mana salah satu pihak perlu melakukan proses jual beli valuta asing terlebih dahulu dengan menukarkan uangnya ke dollar AS, baru kemudian dapat dikonversikan ke mata uang negara mitra dagang.

Panjangnya rantai proses transaksi berimplikasi terhadap biaya konversi mata uang yang mesti ditanggung pihak eksportir maupun buyer, apalagi kondisinya semakin kompleks ketika terjadi fluktuasi nilai tukar greenback yang cukup tinggi.

Tak heran, biaya transaksi ekspor kerap menimbulkan risiko keuangan tersendiri bagi pelaku UMKM Tanah Air.

Menyikapi persoalan transaksi ekspor-impor di Indonesia, pemerintah mulai menggandeng para pemimpin negara ASEAN 5, yakni Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand guna memperkuat kerja sama sistem pembayaran di negara kawasan.

Kerja sama ini menyepakati penguatan Regional Payment Connectivity (RPC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang berlangsung pada 10-11 Mei 2023.

Langkah sinergis ini ditempuh demi mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif.

Hingga saat ini, Bank Indonesia (BI) telah menjalin kerja sama dengan Bank of Thailand (BOT) disusul Bank Negara Malaysia (BNM) dalam rangka meluncurkan interkoneksi pembayaran kedua negara berbasis QR Code.

Kerja sama transaksi mata uang secara bilateral antara BI dengan BOT dan BNM berefek pada pemangkasan rantai proses transaksi.

Pendek kata, pada saat melakukan transaksi dengan mitra dagang, eksportir UMKM dapat langsung menukarkan uang Rupiah ke mata uang Bath Thailand ataupun Ringgit Malaysia tanpa harus melakukan konversi ke Dollar AS lagi.

Alhasil, kemudahan proses transaksi ini turut berimbas pada menurunnya biaya transaksi seiring berkurangnya ketergantungan terhadap konversi mata uang Negeri Paman Sam.

Terkini, BI telah menjalin kolaborasi serupa dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dan tengah berlangsung pada tahap piloting.

Bahkan, State Bank of Vietnam (SBV) belum lama ini sepakat untuk bergabung dalam kerja sama konektivitas pembayaran bersama negara ASEAN 5.

Langkah inisiatif ini ditandai dengan amandemen Nota Kesepahaman (NK) di sela-sela Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-10 pada 25 Agustus 2023 di Jakarta.

Pembentukan Satgas Nasional LCT

Bak gayung bersambut, Indonesia dengan sigap membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra (Local Currency Transaction/LCT) yang melibatkan BI, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenkeu, Kemenluneg, Kemenperin, Kemendag, Kementerian BUMN, OJK, dan LPS.

Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antarlembaga tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di Jakarta, tepatnya pada 5 September 2023.

Melansir Siaran Pers BI, pembentukan Satgas Nasional LCT bertujuan mendorong implementasi framework LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik.

Di samping itu, implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif salah satunya pada kegiatan ekspor-impor.

Terkait hal itu, seluruh kementerian/lembaga akan berkolaborasi untuk merumuskan pemberian kemudahan, insentif, dan percepatan pelayanan ekspor-impor bagi pelaku usaha yang menggunakan mata uang lokal dalam transaksinya dengan negara mitra dagang.

Pencanangan strategi ini tentu membawa angin segar bagi pelaku UMKM domestik, terutama dalam menjajal transaksi ekspor yang lebih mudah dan efisien di antara negara ASEAN.

Pasalnya, Negara anggota ASEAN 5 bersama Vietnam merupakan mitra dagang utama Indonesia selain China, Amerika Serikat, Jepang dan India.

BPS mencatat total nilai ekspor Indonesia dengan kelima negara tersebut mencapai 59,2 miliar dollar AS pada 2022. Maka, sentuhan Satgas Nasional LCT diharapkan dapat mengakselerasi perluasan kerja sama cross-border payment dengan negara tetangga.

Meninjau tahap kerja sama cross-border payment berbasis QR Code dengan Singapura yang berada pada tahap piloting, sebaiknya segera ditindaklanjuti pada tahap implementasi di tengah posisi Negeri Singa sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan ASEAN.

Sementara, keikutsertaan Vietnam dalam ekosistem RPC baru-baru ini, perlu digandeng dalam jalinan kerja sama serupa.

Lebih lanjut, adanya kerja sama LCT yang telah terbangun antara Indonesia dan Filipina sejak tahun 2018, kiranya dapat dijajaki pada segmen retail, salah satunya dengan melakukan perluasan kerja sama pembayaran lintas batas berbasis QR Code pula.

Kita patut meyakini bahwa adanya peran strategis pemerintah lewat Satgas Nasional LCT, selain memberikan insentif dalam bentuk penghematan biaya transaksi bagi eksportir UMKM sekaligus memfasilitasi kemudahan bagi buyer negara mitra dalam melakukan proses setelmen pembayaran.

Hal ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi ekspor disertai dengan peningkatan volume dan nilai transaksinya.

Pada akhirnya, langkah konkret pemerintah lewat pembentukan Satgas Nasional LCT diharapkan dapat mendongkrak performa ekspor UMKM di kancah ASEAN yang akan berujung pada meningkatnya ketangguhan perekonomian nasional.