Kekhawatiran Harga Tiket KA Makin Mahal Bila KAI Dibebani Kereta Cepat

KOMPAS.com - Ibarat maju kena, mundur kena. Istilah tersebut barangkali bisa menggambarkan kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang diserahi pemerintah menggarap Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Biaya investasi proyek KCJB terlanjur membengkak sangat tinggi. Belum lagi, biaya operasional dan perawatan KCJB juga akan menjadi tanggung jawab PT KAI.

Setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,44 triliun (kurs Rp 15.000).

Angka tersebut merupakan hasil audit dari kedua negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 110,69 triliun.

Baca juga: Ngos-ngosan Bangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Mau Lanjut Surabaya?

Kekhawatiran harga tiket KA naik

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyebut nantinya KAI akan ikut dibebani dengan kewajiban pembayaran utang plus bunga 2 persen bertenor 40 tahun ke China Development Bank (CDB).

"Jika KAI dipaksa menjalankan kereta cepat, jangankan fase konstruksi, pada saat operasional dan perawatan beban itu akan langsung tercermin ke likuiditas KAI," ujar Bhima dikutip pada Jumat (22/9/2023).

Untuk diketahui saja, utang pokok dan bunga wajib dibayarkan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke CDB. Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan.

Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI yang juga berperan sebagai pemimpin konsorsium menggantikan posisi Wika.

Baca juga: Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu membentuk konsorsium PT KCIC.

PT PSBI ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.

Dengan struktur pemegang saham tersebut, KAI otomatis akan menjadi BUMN dengan porsi terbanyak yang menanggung kewajiban di KCIC, sehingga berdampak langsung pada keuangan perusahaan.

Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Tudingan APBN Digadaikan ke China demi KCJB

"Khawatir pelayanan kereta lain akan dilakukan efisiensi untuk menutup biaya kereta cepat," beber Bhima.

"Opsi lainnya adalah membebankan biaya kereta cepat ke kenaikan tiket layanan kereta reguler. Jadi harus dipahami oleh pemerintah implikasinya cukup berat ke BUMN dan masyarakat," terang dia lagi.

Porsi utang

Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.