Bauran Kebijakan Pengendalian Inflasi

SIKAP blak-blakan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/08), menuai banyak atensi publik. Dalam sambutannya, ia membocorkan resep sukses pengendalian inflasi di Indonesia.

Di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi, tingkat inflasi nasional relatif lebih terjaga ketimbang negara-negara lain di dunia.

Angka inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 3,27 persen (year-on-year), tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen.

Capaian yang baik itu, menurut Presiden, mampu diraih berkat bauran kebijakan pengendalian inflasi. Tidak seperti di negara lain, ikhtiar pengendalian inflasi di Indonesia bukan hanya diletakkan di pundak Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

Di sisi pemerintah, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mencapai stabilitas harga-harga barang dan jasa. Misalnya, anggaran ketahanan pangan.

Pada APBN 2023, alokasi anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 100,9 triliun dan akan naik 7,8 persen pada 2024 menjadi Rp 108,8 triliun.

Lewat pos ini, bantuan benih, bibit, alsintan, dan pembangunan jalan pertanian dikucurkan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan.

Di samping itu, koordinasi erat antarpemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga berkontribusi besar dalam menjaga kestabilan harga-harga. Sebab seringkali faktor pendorong inflasi justru bermuara dari daerah.

Mulai dari musim panen bergeser karena cuaca, persoalan distribusi barang, hingga kualitas infrastruktur yang belum memadai. Di sinilah muncul peran TPID untuk memecahkan masalah atau mengekskalasinya ke tingkat pusat.

Oleh karena itu, tidak heran jika Presiden Jokowi mewanti-wanti para kepala daerah untuk selalu mengecek harga-harga di lapangan. Supaya akar permasalahan inflasi bisa segera terdeteksi, dan cepat-cepat dimitigasi lewat kewenangan di tingkat daerah.

Dalam konteks itu pula, Presiden memutuskan menaikkan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun depan agar memacu daerah terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif.

Khususnya untuk memitigasi risiko El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya yang berpotensi mengerek angka inflasi.

Langkah Non-Konvensional

Harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir, upaya pengendalian inflasi nasional memang lebih banyak diwarnai dengan langkah non-konvensional.

Inflasi Indonesia bukan lagi didorong oleh suplai uang yang berlebih, seperti teori Adam Smith atau era hiperinflasi nasional tahun 1960-an.

Pada masa itu, Pemerintah banyak mencetak uang untuk mendanai proyek infratruktur, pembangunan, dan membayar hutang negara. Akibatnya, suplai uang jadi berlebih dan justru menurunkan nilai riil dari uang.

Meskipun kebijakan redenominasi sudah ditempuh, hiperinflasi kala itu tetap tidak bisa terhindari.

Tantangan inflasi kini jauh berbeda dengan awal kemerdekaan. Inflasi saat ini lebih banyak dipengaruhi dari sisi pasokan, atau cost-push inflation, di mana faktor kelangkaan pasokan seringkali menjadi penyebab utama kenaikan harga-harga barang dan jasa.

Salah satu contohnya ialah pasokan pangan. Tantangan kian mengemuka ketika faktor geografis dan karakteristik lahan di tiap-tiap daerah berbeda.

Akibatnya, tingkat produktivitas dan jenis pangan yang dihasilkan juga berbeda-beda. Belum lagi faktor biaya distribusi yang sangat bergantung pada kualitas infrastruktur.

Oleh sebab itu, komoditas penyumbang inflasi kita masih saja berkutat dengan beras, cabai, bawang merah, ayam, dan telur.

Tiap kali BPS merilis data inflasi, deretan komoditas yang tergabung dalam rumpun volatile foods itu secara bergantian menjadi faktor pendorong inflasi di sepanjang tahun kalender.

Apalagi fenomena El Nino telah mendorong banyak negara membatasi ekspor pangan. Misalnya India, lumbung beras dunia, telah menyetop ekspor beras sejak 20 Juli 2023 guna melindungi rakyatnya dari risiko kelangkaan beras.

Dengan kata lain, pengendalian inflasi di Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan suku bunga acuan. Sebab kebijakan suku bunga acuan lebih efektif untuk memitigasi risiko inflasi dari sisi permintaan, atau demand-pull inflation, bukan sebaliknya.

Dari sinilah muncul paradigma baru pengendalian inflasi nasional. Bahwa tingkat inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan nasional berupa kesejahteraan sosial (social welfare).

Upaya Bank Indonesia

Di tingkat pusat, sejak 2005, sasaran inflasi (inflation targeting framework) secara eksplisit dan transparan telah dilakukan BI bersama Pemerintah. Langkah itu bertujuan memberi sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar akan komitmen BI menjaga stabilitas harga.

Upaya itu selanjutnya diperkuat dengan koordinasi kebijakan yang erat. Di tingkat daerah, BI bekerja sama dengan pemerintah daerah bahu-membahu dalam kerangka TPID untuk menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta diperkuat dengan strategi komunikasi efektif.

Dalam kerja sama itu, BI tidak hanya memberikan rekomendasi analitis kepada pemerintah daerah, tetapi terjun ke lapang untuk mencari solusi.

Di Kalsel, misalnya, BI terlibat aktif dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pangan lewat inovasi budidaya pertanian.

Sebut saja padi apung. Budidaya padi di lahan rawa pada bidang styrofoam ini dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk tingkatkan cadangan beras. Terlebih, karakteristik lahan di Kalsel, mencapai 290.000 hektare, memang didominasi rawa.

Dalam konteks itu, BI berkontribusi memberi bantuan sarana dan prasarana budidaya apung lewat Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk sejumlah kelompok tani di Kalsel.

Tidak seperti bank sentral di negara lain, BI justru berperan aktif memecahkan masalah inflasi dari sisi suplai hingga ke tingkat daerah.

Dari sudut pandang sebaliknya, bauran kebijakan pengendalian inflasi turut membantu mandat BI menjaga kestabilan Rupiah.

Mengutip pernyataan Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan, di Banjarbaru, Senin (10/7), upaya BI memitigasi risiko inflasi di sisi suplai didukung seluruh kepala daerah di Indonesia.

Pada akhirnya, resep bauran kebijakan pengendalian inflasi yang diutarakan Presiden Joko Widodo seakan mengingatkan kita agar selalu bergotong royong dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Dalam konteks itu, kuncinya hanya satu: selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.