Anggaran Kesehatan 2024 Jadi Rp 187,5 Triliun, Ini Daftar Alokasinya

Pada 2014, tingkat stunting sebesar 37 persen, lalu menurun tajam menjadi 22,2 persen pada 2021, dan berkurang menjadi 21,6 persen pada 2022.

Untuk mencapai target 14 persen, pemerintah bertekad memperluas cakupan prevalensi stunting di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan memperkuat sinergi berbagai institusi baik pemerintahan pusat, daerah, dan swasta.

Baca juga: Kemenkeu: Tahun Depan, Tarif PPN Tetap 11 Persen

Kedua, transformasi layanan primer yang bersifat promotif dan preventif, di antaranya pengobatan dan penanganan terhadap ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Kebijakan ini turut membantu menurunkan tingkat stunting.

Ketiga, transformasi layanan rujukan, yaitu dengan pemerataan akses peningkatan layanan prioritas penyakit jantung, stroke, kanker dan ginjal. 

Pencapaian transformasi yang dilakukan pemerintah berhasil membangun 15 rumah sakit pratama untuk penguatan layanan rujukan di daerah terpencil. Selain itu, 16 rumah sakit vertikal telah bekerja sama dengan institusi atau rumah sakit internasional.

Keempat, transformasi sistem ketahanan nasional. Pemerintah terus mendorong inovasi alat kesehatan buatan dalam negeri dan penjaminan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: [HOAKS] Mahfud MD Umumkan Anggota DPR yang Terlibat Korupsi di Lingkup Kemenkeu

Atas dukungan itu, delapan dari 10 bahan baku obat telah diproduksi di dalam negeri sejak 2021. Selain itu, 38 industri farmasi nasional difasilitasi untuk mengganti sumber lima bahan baku obat dari dalam negeri.

Kelima, transformasi sistem pembiayaan, yang meliputi insentif tenaga kesehatan serta perluasan cakupan layanan bagi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemberian insentif itu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023.

Keenam, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, yaitu dengan meningkatkan cakupan tenaga kesehatan. 

Saat ini, 91 persen puskesmas telah dilengkapi minimal satu orang dokter. Kemudian 61,5 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) dilengkapi tujuh jenis dokter spesialis, dan menerbitkan 236.075 surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan.

Baca juga: Kemenkeu: WIKA akan Dapat PMN Rp 6 Triliun

Ketujuh, transformasi teknologi kesehatan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transformasi teknologi kesehatan yang demikian maju dan pesat harus dijawab dengan kemampuan Indonesia.

Dalam hal ini, transformasi tidak hanya dilakkan di rumah sakit, tetapi juga teknologi di bidang industri farmasi.

Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung SDM Indonesia yang sehat dan produktif.

“Manakah yang lebih harus didahulukan, kesehatan atau ekonomi? Bagi saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama,” tegasnya saat merespons penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Untuk diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses dalam menangani krisis kesehatan serta memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik akibat guncangan besar pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Baca juga: Respons Janji Manis Bacapres dan Bacawapres, Kemenkeu: Harus Diapresiasi, tapi...

Meski demikian, dampak pandemi masih dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah terus meningkatkan anggaran kesehatan untuk memitigasi risiko kesehatan lainnya.