Janji Populis dan Instabilitas Ekonomi Jangka Panjang

Selanjutnya, aturan tersebut akan ditinjau atau dievaluasi berkala untuk menentukan apakah masih efektif dalam implementasinya atau tidak.

Dalam melakukan tinjauan, kriteria yang sangat hati-hati perlu diterapkan. Kebijakan yang dinilai berhasil dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kebijakan yang dianggap gagal atau tidak efektif dapat direvisi atau dihentikan sepenuhnya.

Konsep ini dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi, termasuk pada kebijakan subsidi. Contohnya, saat harga komoditas pangan melonjak tajam dan mengancam keamanan pangan, pemberian insentif atau subsidi pangan dapat mengikutsertakan klausul batas waktu (sunset clause) sebagai salah satu opsi kebijakan kondisional dan temporer (Amaglobeli, 2022).

Tujuannya, untuk memastikan bahwa hak akses pangan tetap terjamin bagi masyarakat saat situasi darurat, sambil menghindari kebijakan subsidi yang bersifat permanen dan dapat memiliki konsekuensi fiskal yang besar pada masa depan.

Esensinya, setiap mekanisme subsidi semestinya dirancang agar bersifat kondisional dan tidak permanen, mengingat implikasinya terhadap beban fiskal pemerintah masa mendatang.

Selain itu, kebijakan subsidi sering kali diperpanjang tanpa evaluasi yang jelas, menciptakan celah bagi politisi populis untuk memanfaatkannya demi dukungan politik.

Ini sesuai dengan pandangan Frankel (2014), yang mengatakan bahwa subsidi pangan dan energi, meskipun tidak efisien secara ekonomi, sering populer secara politik. Terlebih, setelah berbagai subsidi diterapkan, menghapusnya menjadi tugas yang sangat sulit.

Untuk melanjutkan kebijakan subsidi, pemerintah semestinya perlu memberikan justifikasi dan perhitungan akurat kepada masyarakat guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Langkah ini dapat mengurangi pemborosan anggaran, menghindari distorsi pasar, mengurangi hambatan persaingan, serta meningkatkan kepastian dalam kebijakan ekonomi.

Maka dari itu, penerapan klausul batas waktu dalam konteks ekonomi bisa jadi jalan keluar atas berbagai konsekuensi tersebut.

Saat ini, perhatian terhadap konsep klausul batas waktu kian meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda. Berbagai negara sudah menerapkan prinsip ini, termasuk Uni Eropa, Korea Selatan, dan Brasil.

Bahkan, di Amerika Serikat, klausul batas waktu menjadi instrumen penting untuk mengatasi berbagai tantangan legislatif, menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta mengurangi pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang terlalu dominan, termasuk pengaruh kelompok populis.

Sementara itu, penerapan klausul batas waktu (sunset clause) di Indonesia masih dalam perdebatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang merupakan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi titik awal perdebatan serius mengenai penggunaan klausul batas waktu di Indonesia.

Dalam putusan tersebut, beberapa hakim konstitusi mengajukan pandangan yang berbeda (dissenting opinion), dengan merujuk pada konsep klausul batas waktu (Sjarif, 2022).

Diskusi ini membuka peluang penerapannya dalam berbagai sektor penting sebagai bentuk regulasi kebijakan yang lebih terkendali dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi populis.

Penggunaanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak kinerja yang konkret.

Politisi juga akan kesulitan memanipulasi isu-isu strategis saat pemilu, yang seringkali menjadi senjata politik populis, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan politisi dalam membuat kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok mereka sendiri.

Meskipun tidak ada solusi instan untuk mengontrol populisme, langkah-langkah memperkuat perangkat komitmen, seperti penggunaan klausul batas waktu, menjadi langkah efektif untuk mengurangi risiko populisme dan dampak negatifnya pada perekonomian jangka panjang.