Janji Populis dan Instabilitas Ekonomi Jangka Panjang

Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara janji-janji populis dan realitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat memicu instabilitas ekonomi masa mendatang.

Ini sesuai temuan Funke (2022) yang menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan populis, perekonomian dapat tetap tumbuh positif, tetapi cenderung lebih lambat daripada yang diharapkan. Fase ini kemudian diikuti oleh stagnasi pendapatan per kapita dalam jangka panjang.

Inkonsistensi waktu kebijakan

Masalah utama yang muncul dari janji populis adalah adanya masalah inkonsistensi waktu saat proses realisasi janji tersebut menjadi kebijakan (time-inconsistent policymakers).

Bahkan, masalah inkonsistensi waktu sebenarnya juga bisa terjadi pada kebijakan yang dibuat oleh politisi yang tidak memiliki agenda populis.

Inkonsistensi waktu (time inconsistency) adalah masalah ketika para pembuat kebijakan, terutama politisi, ingin mengubah atau melanggar janji yang telah mereka buat sebelumnya ketika situasi atau kepentingan berubah.

Ini terjadi karena biaya dan manfaat (costs and benefits) dari perubahan tersebut muncul pada waktu yang berbeda.

Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan sering kali tergoda untuk mengambil tindakan yang mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi bisa merugikan dalam jangka panjang.

Ini berarti manfaat dari kebijakan atau perubahan institusional tersebut mungkin segera terasa dalam jangka pendek, sementara biayanya dapat terakumulasi dan menjadi beban pada belanja pemerintah masa depan.

Hal ini meningkatkan potensi risiko dari janji-janji populis yang tidak diperhitungkan dengan matang, dapat mengakibatkan defisit anggaran yang meningkat dan stabilitas fiskal terganggu.

Biaya dari defisit anggaran yang tinggi dan peningkatan utang mungkin baru terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang, dengan potensi memperbesar kesenjangan antargenerasi (intergenerational inequality).

Ini kemudian dapat memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan penghematan (austerity) yang dapat memengaruhi anggaran kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi ini, pada akhirnya pemerintah harus mencari sumber pendapatan dan pembiayaan tambahan, bisa dengan menarik utang baru atau meningkatkan pajak untuk mengatasi defisit yang semakin memburuk.

Pembaruan perangkat komitmen

Untuk menangkal risiko inkonsistensi waktu dari populisme yang dapat membebani perekonomian jangka panjang, diperlukan pembaruan desain mekanisme perangkat komitmen (commitment devices) dalam sistem demokrasi yang sudah ada (Blejer, 2017).

Perangkat komitmen demokrasi mengacu pada aturan dan institusi yang dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan komitmen awalnya, yang seharusnya untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di masa depan.

Implementasinya bisa melalui penggunaan klausul batas waktu atau sunset clause, di mana peraturan atau kebijakan tertentu akan secara otomatis berakhir setelah jangka waktu tertentu.