Amran Sulaiman dan Kegagalan Swasembada Beras di Periode Pertama

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amran resmi dilantik Jokowi menjadi menteri pertanian pada Rabu (25/10/2023) pagi ini. Amran sejatinya buka orang baru di kabinet Jokowi. Maklum, ia pernah menempati posisi Mentan pada periode 2014-2019.

Namun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Pertanian di periode pertama Presiden Jokowi tersebut, Amran Sulaiman bisa dibilang gagal dalam upaya melakukan swasembada beras.

Untuk diketahui saja, Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan Indonesia harus melakukan swasembada pangan, khususnya beras, komoditas yang masih saja bergantung impor meski kini sudah masuk berakhirnya periode keduanya memimpin Indonesia.

Baca juga: Kontradiksi Janji Swasembada Jokowi dan Kebijakan Impor Beras

Janji pecat Amran Sulaiman

Presiden Jokowi beberapa kali sempat melontarkan janji membawa Indonesia bisa swasembada beras saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014-2019. Target Jokowi, negara ini bisa swasembada beras pada 2016.

Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun.

Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada beras dinilai jadi yang paling mudah, sementara kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor.

Namun hingga menjelang berakhirnya periode keduanya, swasembada ketiga komoditas tersebut masih jauh panggang dari api, terlebih kedelai.

Baik beras, jagung, kedelai, ketiga komoditas itu sampai hari ini masih bergantung impor. Bahkan beras yang targetnya paling cepat direalisasikan, hingga kini malah terus bergantung impor, bahkan hingga menjelang akhir periode kedua.

Baca juga: Ironi Indonesia, Negara Agraris yang Terus-terusan Impor Beras

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim bakal memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman kala itu jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Belakangan setelah pemerintah lagi-lagi melakukan impor beras di periode pertama Jokowi, janji memecat Menteri Pertanian tak direalisasikan. 

Menteri asal Sulawesi Selatan itu selalu aman dari reshuffle meski target swasembada pajale tak pernah tercapai hingga berakhirnya periode pertama pemerintahan. Amran Sulaiman tak pernah dipecat Jokowi sesuai ucapan janjinya kala itu.

Baca juga: Kata Buwas, Impor Beras dari China Jadi Opsi Terakhir

Jokowi benci impor pangan

Jokowi sendiri beberapa kali menegaskan, dirinya sejak dulu sangat tidak sepakat dengan impor pangan.

Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.

Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Dia bilang, ada mafia yang bermain dalam impor setiap komoditas pangan.

"Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor)," kata dia.

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Baca juga: Impor Beras: Mengapa Terus Terjadi?

Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat Menteri Pertanian dijabat Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Pertama, tahun 2016 ditargetkan swasembada padi, bawang merah dan cabai. Kedua, tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Ketiga, tahun 2019 ditargetkan swasembada gula konsumsi.

Keempat, ditargetkan swasembada kedelai dan bawang putih tahun 2020. Kelima, tahun 2024 ditargetkan swasembada gula industri.

Baca juga: Penjelasan Bos Bulog soal Rencana Impor Beras dari China

Keenam, tahun 2026 ditargetkan swasembada daging sapi. Ketujuh, di tahun 2045 Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Impor beras di dua periode Jokowi

Untuk diketahui saja, kebijakan impor beras sudah berulangkali dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya pada tahun 2015 atau awal periode pertamanya, pemerintah mengimpor 861 ribu ton beras.

Pada tahun 2016, angka impor beras naik signifikan menjadi 1,28 juta ton. Angka impor beras sempat turun di tahun 2017 menjadi 300 ribu ton, tapi kemudian kembali melonjak pada 2019 saat pemerintah memutuskan mendatangkan beras impor sebanyak 2,25 juta ton.

Berlanjut di periode kedua, pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 444 ribu ton pada 2019, tahun 2020 sebanyak 356 ribu ton, tahun 2021 sebanyak 407 ribu ton, tahun 2022 sebanyak 301 ribu ton. Meski begitu, beras yang diimpor sepanjang 2019-2022 adalah beras kategori khusus.

Perum Bulog mencatat, untuk realisasi impor beras tahun ini yang sudah masuk wilayah Indonesia hingga 22 September 2023 adalah sebanyak 1,02 juta ton. Sementara itu, kontrak atas 1,85 juta ton beras impor juga sudah selesai dilakukan.

Merujuk pada pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Pemerintahan Presiden Jokowi juga berencana untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hati-hati soal Impor Beras