Setoran Bea dan Cukai Turun 13,6 Persen, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan dan cukai masih terkontraksi hingga Oktober 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan kontraksi pertumbuhan cukai dan bea keluar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 220,8 triliun atau setara 72,8 persen dari target APBN hingga Oktober lalu. Nilai itu turun 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Bea cukai mengalami tekanan," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (24/11/2023).

Baca juga: Setoran Bea dan Cukai Turun 15,8 Persen, Sri Mulyani: Terlihat Dampak dari Pelemahan Global

SHUTTERSTOCK/DICKY ALGOFARI Ilustrasi uang rupiah, nilai tukar rupiah.

Secara lebih rinci, setoran yang berasal dari bea masuk mencapai Rp 41,4 triliun, setara dengan 87,1 persen target APBN. Nilai ini hanya tumbuh tipis 1,8 persen secara tahunan.

Rendahnya kenaikan setoran bea masuk disebabkan oleh kinerja impor yang turun 7,8 persen. Sri Mulyani menyebutkan, setoran bea masuk masih bisa tumbuh tipis disebabkan oleh adanya penguatan kurs dollar AS sebesar 3,5 persen pada Oktober lalu.

"Sehingga waktu dirupiahkan lebih besar," katanya.

Kemudian, setoran yang berasal dari bea keluar nilainya mencapai Rp 9,7 triliun, setara 94,7 persen dari target. Realisasi ini anjlok 74,4 persen dari Oktober tahun lalu.

Baca juga: Pemerintah Kerek Target Penerimaan Bea dan Cukai di Tengah Tren Pelemahan, Realistis?

Penyebabnya ialah penurunan harga dan volume komoditas ekspor unggulan RI. Mulai dari bea keluar produk sawit turun 81,9 persen, bea keluar tembaga turun 31 persen, hingga bea keluar bauksit turun 88,3 persen.

Terakhir, setoran yang berasal dari cukai nilainya sebesar Rp 169,8 triliun, setara 69,2 persen dari target. Nilai ini turun 4,3 persen secara tahunan.

Kontraksi itu utamanya disebabkan oleh cukai hasil tembakau yang turun sebesar 4,3 persen menjadi Rp 163,2 triliun. Tercatat produksi hasil tembakau turun 2,1 persen, diikuti tarif rata-rata tertimbang turun 0,9 persen.

"Ini disebabkan turunnya produksi SKM dan SPM golongan I," ucap Sri Mulyani.