Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Saing Investasi RI Dinilai Kalah dengan Vietnam, Mengapa?

Kompas.com - 29/11/2023, 20:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Daya saing investasi Indonesia masih kalah saing dari Vietnam. Banyak faktor yang membuat investor lebih memilih ‘Negeri Naga Biru’ ini sebagai pilihan penempatan investasinya.

Teranyar, Vietnam dikabarkan akan menaikkan tarif pajak menjadi 15 persen untuk perusahaan multinasional yang mulai berlaku pada 2024 mendatang. Meningkatnya tarif pajak ini mengikuti aturan global minimum tax.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, penerapan pajak global minimum tax justru menjadi salah satu peringatan bagi Indonesia. Sebab, Vietnam saja meninggalkan rest to the button atau jor-joran memberikan insentif pajak seperti tax holiday dan tax amnesty untuk menarik investasi.

Baca juga: Investasi Asing Akan Wait and See Memasuki Tahun Politk

Ilustrasi pemandangan kota Ho Chi Minh City di Vietnam.SHUTTERSTOCK/NGUYEN QUANG NGOC TONKIN Ilustrasi pemandangan kota Ho Chi Minh City di Vietnam.

“Jadi kelihatannya Vietnam ini mau bermain di level standarisasi yang lebih tinggi. Jadi investasi yang masuk ini investasi berkualitas, tidak hanya terpaku pada banyaknya insentif fiskal atau perpajakan yang rendah,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (29/11/2023).

Bhima berpendapat, justru menjadi kelemahan jika Indonesia masih mengobral banyak insentif untuk menarik investor, serta belum menerapkan global minimum tax.

Selain Indonesia tidak bisa bersaing dalam hal investasi dengan Vietnam, justru Indonesia malah bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya berada di bawah Indonesia.

“Kita status negaranya upper middle income, tapi karena kita banyak memberikan insentif perpajakan jadi rest to the button. Kita malah bersaingnya dengan negara low income, seperti Srilangka dan Bangladesh,” ungkapnya.

Baca juga: Ratusan Investor Asing Minat Investasi di IKN, Paling Banyak dari Singapura

Maka dari itu, Bhima menyarankan agar pemerintah segera mengadopsi global minimum tax. Alasan lain karena global minimum tax ini juga didorong oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com