Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Optimalkan Kinerja Penyerapan APBN 2024 

Perlu kerja sama dari semua pihak

Sejalan dengan hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan (PBN) Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan, kerja sama seluruh stakeholders diperlukan di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil.

"Tujuannya, untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas (spending better) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Dalam teori ekonomi permintaan agregat, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dari PDB.

Dengan demikian, penambahan belanja pemerintah secara langsung akan berdampak menambah output ekonomi Indonesia.

Baca juga: 4 Faktor Utama yang Mempengaruhi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Namun, lebih penting dari peran langsung tersebut adalah multiplier effect dari belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.

Dalam konteks tersebut, akselerasi belanja pemerintah menjadi penting agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Untuk itu, akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran.

Selain itu, pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan harus dikawal melalui beberapa strategi.

Baca juga: BPBD dan KPU DKI Bahas Strategi Penanganan 2.841 TPS Rawan Banjir

Cara pertama, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut.

Untuk melaksanakan APBN, setiap kementerian atau lembaga (K/L) perlu merencanakan kegiatan yang diikuti dengan rencana penarikan dana dan pencapaian output secara periodik.

Rencana kegiatan dan terutama eksekusinya diharapkan menyebar secara merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Kedua, mempercepat proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) pemerintah.

Baca juga: Selain Ruang Kerja Wali Kota Bima, KPK Geledah Kantor Sekda dan PBJ

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengadaan, antara lain adalah dengan melakukan seleksi penyedia barang/jasa sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan atau yang biasa disebut sebagai lelang dini.

Hal tersebut dilakukan agar ketika awal tahun tiba, kontrak telah siap dan kegiatan dapat segera dilaksanakan.