Menko Airlangga: Banjir Rob Berpotensi Timbulkan Kerugian hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena banjir rob di wilayah pesisir Jakarta berpotensi merugikan aktivitas ekonomi dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Kerugian tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya apabila tidak ditangani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun. Angka itu berpotensi meningkat hingga Rp 10 triliun per tahunnya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

"Tentu ini berdampak langsung ke opportunity cost (kehilangan kesempatan)," ujar dia dalam acara seminar nasional, di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Berkat Asuransi Pertanian, Petani di Aceh yang Kena Banjir Rob Bisa Ajukan Klaim

KOMPAS.com/Rahel Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di GOR Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2024).

Jika tidak segera ditangani, angka kerugian berpotensi kian meningkat. Sebab, ancaman tidak hanya berasal dari fenomena banjir rob, tapi juga dari penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah pesisir Pantai Utara atau Pantura Jawa.

Airlangga bilang, land subsidence Pantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 hingga 25 cm per tahun.

Di sisi lain, terdapat ancaman kenaikan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 cm per tahun.

Berbagai ancaman tersebut dikhawatirkan menjadi pukulan telak bagi perekonomian nasional. Sebab, berdasarkan data Japan International Cooperation Agency (JICA), kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Baca juga: Atasi Banjir Rob, Pemerintah Prioritaskan Program Pengaman Pesisir di 5 Kota

"Adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional," tutur Airlangga.

"Tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," sambungnya.

DOK. Pemprov DKI Jakarta Proyek Tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A untuk mengatasi banjir rob di DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Airlangga menilai, kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus serta intervensi kebijakan strategis. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah Tanggul Pengaman Pantai dan Sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di Wilayah Utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat

"Yang juga menjadi salah satu PSN yang diharapkan pembangunannya dapat selesai pada akhir tahun 2024," ucapnya.