Bappebti Klaim Sudah Tindak Tegas Perusahaan Pialang Berjangka Bermasalah

Sementara itu ihwal permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, Kasan bilang, pihaknya menyediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan

Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

"Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah," kata Kasan.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha Pialang Asuransi PT Futuready Insurance Broker

Sebelumnya, Ombudsman RI menerima audiensi dari para korban pialang berjangka, di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, para pelapor menuntut Bappebti untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pialang berjangka yang merugikan pelapor berupa kompensasi ganti rugi.

Yeka menyampaikan, dari keterangan para pelapor dan pemeriksaan Ombudsman, pihaknya menemukan setidaknya 3 dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Bappebti.

"Setidaknya ditemukan pengabaian kewajiban hukum karena tidak ada penindakan terhadap perusahaan pialang bermasalah dan hanya memberikan sanksi administratif," ujarnya usai menerima audiensi, dikutip dari siaran persnya, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Pialang Berjangka Finex Catat Volume Transaksi Tumbuh 93 Persen

"Selanjutnya, tidak kompeten serta penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi," sambung Yeka.

Yeka menyayangkan sikap Bappebti yang tidak memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pialang berjangka komoditi yang merugikan pelapor. Menurut dia, semestinya Bappebti yang juga merupakan pengawas dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan perdagangan berjangka komoditi.

Bappebti juga tidak menjalankan fungsi pengawasan preventif, mengingat banyaknya nama perusahaan Pialang Berjangka yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman RI.