Menyelesaikan Pemadanan NIK dan NPWP

Kebijakan terpadu seperti ini sejatinya bukanlah hal baru. Di sejumlah negara dengan sistem birokrasi yang lebih sederhana, praktik serupa telah berlangsung sejak lama.

Misalnya, di Amerika Serikat, Nomor Jaminan Sosial yang merupakan nomor identifikasi nasional juga digunakan untuk keperluan perpajakan.

Demikian pula di Swedia, Kanada, dan Jepang yang menyatukan nomor perlindungan sosial dan perpajakan bagi warganya.

Penyatuan NIK sebagai NPWP merupakan langkah besar dalam upaya menyederhanakan sistem administrasi perpajakan nasional.

Masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir akan timbulnya kewajiban pajak tambahan, karena penetapan wajib pajak didasarkan pada kriteria subjektif dan objektif yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Orang pribadi diwajibkan mendaftar sebagai wajib pajak hanya jika menjalankan usaha dan pekerjaan bebas, atau memperoleh penghasilan dari hubungan kerja yang nilainya di atas batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Artinya, tidak semua pemegang KTP diharuskan menjadi wajib pajak.

Oleh karena itu, mari manfaatkan perpanjangan waktu ini untuk memadankan NIK dan NPWP. Dengan demikian, implementasi sistem perpajakan baru dapat berjalan tanpa hambatan pada bulan Juli mendatang, menciptakan proses administrasi birokrasi yang lebih sederhana bagi kita semua.