Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Mau Adu Data Hilirisasi, Luhut: Telepon Saya Kapan Saja

Kompas.com - 26/01/2024, 17:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) nomor 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang ingin bertemu dengannya untuk adu data hilirisasi.

Luhut mengatakan, Cak Imin bisa kapan saja menghubunginya. Ia juga mempersilakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melihat langsung daerah yang menjadi lokasi hilirisasi sumber daya alam (SDA).

"Dia bilang Muhaimin (Cawapres nomor urut 1) mau minta ketemu saya. Dia ada nomor telepon saya, telepon aja kapan, (lalu) pergi dia sana (ke lokasi hilirisasi)," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Soal Isu Banyak Menteri Jokowi Akan Mundur, Luhut: Ditawari Mundur, Enggak Mundur-mundur

Luhut mengatakan, pernyataan terkait hilirisasi ugal-ugalan tersebut banyak dikomentari masyarakat di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda Bay, Maluku Utara.

Ia mengatakan, masyarakat di dua daerah tersebut menikmati dampak hilirisasi yang dilakukan pemerintah.

"Dan itu (hilirisasi ugal-ugalan) yang paling banyak saya lihat komentar itu dari Morowali loh, dari Weda Bay, mereka bilang 'kami menikmati adanya downstream ini'," ujarnya.

Baca juga: Bahas Pajak Hiburan 40-75 Persen, Hotman Paris dan Inul Temui Luhut

Sebelumnya diberitakan, Muhaimin Iskandar mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah.

“Ya kita buktikan, kita buktikan. Bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya,” ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur.

Baca juga: Cak Imin Sebut TKA Mendominasi di Proyek Hilirisasi, Luhut: Hanya 10-15 Persen

Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan.

“Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek,” tutur dia.

Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut.

“Siap saja. Kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya,” sebut dia.

Adapun Menko Marves Luhut membantah pernyataan Cak Imin terkait hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dilakukan dengan ugal-ugalan.

Baca juga: Saat Luhut dan Bahlil Kompak Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-ugalan...

Luhut menyampaikan keinginannya untuk mengundang Muhaimin atau biasa disapa Cak Imin guna melihat dampak ekonomi dari hilirisasi SDA di Weda Bay, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah.

"Saya pengin sebenarnya mengundang Muhaimin (Cawapres nomor urut 1) berkunjung ke Weda Bay, ke Morowali lihat sendiri, seeing is believing, gitu," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (24/1/2024).

Menurut Luhut, dengan melihat hasil hilirisasi tersebut, Cak Imin tak perlu lagi memberikan informasi yang tidak tepat guna mencapai suatu posisi.

"Menurut saya itu bukan satu karakter yang bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," ujarnya.

Baca juga: Luhut Ceramahi Thomas Lembong: Intelektualitas Anda Saya Ragukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com