Jokowi Kembali Tebar BLT Rp 600.000, untuk Apa?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disiapkan pemerintah untuk lebih fleksibel sehingga dapat mengantisipasi berbagai risiko yang ada.

"Jadi APBN kita kan fleksibel, dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan," ucap Febrio.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bagikan BLT Rp 600.000 mulai Februari 2024

BLT jelang pemilu bermuatan politis

Sebelumnya, Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menggulirkan kembali BLT jelang pelaksanaan pemilu.

Menurut dia, efektivitas bantuan tersebut berpotensi rendah di tahun pemilu. Sebab, rentan dipolitisasi, risiko kesalahan data penerima, serta lemahnya pengawasan.

"Perpanjangan BLT ini kan mendekati pemilu ya. Jadi bisa saja pertimbangannya bukan semata menurunkan angka kemiskinan, tapi pertimbangan politis," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2024).

Ia pun menyoroti urgensi dari pelaksanaan kembali BLT, sebab masyarakat rentan yang berprofesi sebagai petani membutuhkan bantuan yang lebih penting, seperti subsidi pupuk.

"Kalau pupuk masih mahal susah didapat, harga pangan masih akan tinggi," ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah menganggarkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun. Angka ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

"Masalah utama pupuk belum selesai, justru gelontoran bansos yang ditambah. Ini kebijakan yang aneh," ucap Bhima.

Baca juga: BLT El Nino Diperpanjang Jelang Pemilu, Pengamat: Bisa Saja Pertimbangannya Politis...