Jokowi Kembali Tebar BLT Rp 600.000, untuk Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemerintah mengumumkan rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk belasan juta keluarga miskin yang tergolong keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kali ini pemerintah akan memberikan BLT bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan, menggantikan BLT El Nino yang telah digelontorkan pada pengujung tahun 2023.

Besaran BLT yang akan diberikan ialah sebesar Rp 200.000 per bulan untuk periode Januari-Maret sehingga total setiap KPM menerima Rp 600.000, yang seluruhnya akan mulai disalurkan pada Februari.

Baca juga: Jokowi Tebar BLT Rp 600.00, Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp 11,25 Triliun

"Tiga bulan pertama nanti diberikan, nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp 200.000 per bulan," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

BLT tersebut akan menyasar 18,8 juta KPM, sebagaimana target penyaluran pada BLT El Nino yang datanya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Airlangga menjelaskan, BLT tersebut diberikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko inflasi pangan.

Pemerintah pun membuka opsi, BLT sebesar Rp 600.000 dilanjutkan untuk periode April-Juni, tetapi akan melihat dahulu pelaksanaan BLT pada periode tiga bulan pertama tahun ini terlebih dahulu.

"BLT itu akan dievaluasi tiga bulan lagi," kata Airlangga.

Butuh dana Rp 11,25 triliun

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk menjalankan program bantuan sosial bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan itu, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 11,25 triliun.

"Kalau untuk tiga bulan itu (dana disiapkan) Rp 11,25 triliun," ujar dia.

Bendahara negara itu menyebutkan, anggaran tersebut merupakan total kebutuhan dana dari pelaksanaan BLT Mitigasi Risiko Pangan yang disiapkan untuk 18,8 juta KPM.

Besaran anggaran BLT itu lebih tinggi dari BLT serupa yang dikucurkan pada pengujung tahun 2023, yakni BLT El Nino dengan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun.

Lebih tingginya anggaran disiapkan tidak terlepas dari besaran BLT yang meningkat, di mana untuk BLT El Nino besaran bantuan diberikan sebesar Rp 400.000 untuk setiap KPM, sehingga ada kenaikan Rp 200.000 setiap KPM dalam BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Meskipun baru diumumkan pada pengujung Januari, pemerintah memastikan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dapat disalurkan pada Februari mendatang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disiapkan pemerintah untuk lebih fleksibel sehingga dapat mengantisipasi berbagai risiko yang ada.

"Jadi APBN kita kan fleksibel, dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan," ucap Febrio.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bagikan BLT Rp 600.000 mulai Februari 2024

BLT jelang pemilu bermuatan politis

Sebelumnya, Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menggulirkan kembali BLT jelang pelaksanaan pemilu.

Menurut dia, efektivitas bantuan tersebut berpotensi rendah di tahun pemilu. Sebab, rentan dipolitisasi, risiko kesalahan data penerima, serta lemahnya pengawasan.

"Perpanjangan BLT ini kan mendekati pemilu ya. Jadi bisa saja pertimbangannya bukan semata menurunkan angka kemiskinan, tapi pertimbangan politis," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2024).

Ia pun menyoroti urgensi dari pelaksanaan kembali BLT, sebab masyarakat rentan yang berprofesi sebagai petani membutuhkan bantuan yang lebih penting, seperti subsidi pupuk.

"Kalau pupuk masih mahal susah didapat, harga pangan masih akan tinggi," ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah menganggarkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun. Angka ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

"Masalah utama pupuk belum selesai, justru gelontoran bansos yang ditambah. Ini kebijakan yang aneh," ucap Bhima.

Baca juga: BLT El Nino Diperpanjang Jelang Pemilu, Pengamat: Bisa Saja Pertimbangannya Politis...