Polemik Bansos di Tahun Politik

Misalnya, untuk kelompok subsisten, mereka terbiasa dengan bereproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan pakaian.

Kelompok subsisten biasanya memiliki penghasilan rendah dan akses terbatas pada lembaga keuangan formal. Kelompok subsisten dapat ditemukan di berbagai sektor ekonomi, seperti berburu, meramu, pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan ekstraksi kehutanan.

Mereka ini (kelompok subsisten), sebagian besar ada dalam 10 persen kelompok dengan pendapatan terendah. Mereka hanya menguasai 2,8 persen total pendapatan nasional dengan pendapatan perkapita.

Pendapatan per kapita per tahun kelompok ini adalah Rp 22.612.000, yang berarti sekitar Rp 1.884.333 per bulan. Kelompok ini termasuk dalam kategori miskin atau rentan, yang berarti pengeluaran mereka kurang dari Rp 532.000 per kapita per bulan.

Kelompok ini perlu “diberdayakan” agar tidak selamanya terjebak sebagai kelompok rentan. Oleh bank Indonesia (BI), melalui program pemberdayaan, dengan berbagai program pembiayaan inklusif berbasis kelompok subsisten.

BI telah memiliki pilot project pengembangan kelompok subsisten. Program ini telah diimplementasikan selama dua tahun (2021-2022) di 8 wilayah Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri (KPwDN) dengan menghasilkan perbaikan pada berbagai aspek seperti kepemilikan rekening, peningkatan kapasitas usaha, dan pembentukan kelembagaan.

Program ini kemudian direplikasi di seluruh 46 wilayah KPwDN hingga akhir 2022, dengan terbentuknya sebanyak 93 kelompok subsisten.

Menurut saya, pemerintah bisa menggunakan pola BI untuk mengoptimalisasi Bansos agar tidak melulu menjadi bantuan tunai.

Langkah ini juga sekaligus mengurangi beban pemerintah, karena bila yang subsisten ini telah terangkat kapasitas ekonominya, maka pada masa depan, mereka tidak lagi menjadi kelompok penerima Bansos.