Bila Ditawari Jabatan, Ahok Lebih Pilih Jadi Menkeu atau Jaksa Agung

KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini turun gunung mendukung kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Dalam acara Ahok is Back bersama dengan beberapa panelis, Ahok blak-blakan masih ingin berkontribusi untuk negara dengan memegang salah satu jabatan strategis di pemerintahan.

Awalnya, Ahok merespon pertanyaan dari penyanyi dan rapper Young Lex, apakah ada kemungkinan dirinya kembali ke pemerintahan bila paslon yang dijagokannya memenangkan Pilpres 2024.

"Seadainya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, terus bapak ditunjuk jadi Ketua KPK. Apa yang paling pertama kali lakukan setelah bapak menjadi Ketua KPK?" tanya Young Lex kepada Ahok dikutip dari siaran Live YouTube Kompas TV, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Luhut Vs Ahok soal Tudingan Jokowi Tak Bisa Kerja

Ahok lantas menjawab, dalam hatinya yang paling dalam, ia akan mengambil posisi sebagai Menteri Keuangan atau Jaksa Agung, ketimbang memilih menjadi pimpinan KPK.

Menurut Ahok, Jaksa Agung maupun Menkeu adalah posisi strategis sebagai pejabat pengambil langsung keputusan. Semenetara pimpinan KPK, semua keputusannya bersifat kolegial.

"Nah kalau ketua KPK itu kolektif. Lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong, kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta, minta ini ya gue minta dong," ucap Ahok.

"Tapi kan ini berandai-andai, berandai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja. Jadi kalau lu tanya gue mau apa, Bea Cukai nggak bisa jadi cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah," tambahnya.

Baca juga: Ahok Sebut Impor Negara Ini Gila-gilaan

Bereskan Bea Cukai

Ia lalu berandai-andai, bila ditunjuk jadi Menkeu, hal pertama yang bakal dilakukannya adalah membereskan Bea Cukai.

"Kalau Bea Cukai kan dibawah gue kan. Tapi Menteri-menteri diperbaiki dong gajinya," ujarnya.

Soal keinginannya jadi pimpinan di Kementerian Keuangan, Ahok pun mengingat percakapannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih berada dalam tahanan.

"Dulu waktu saya di dalam tahanan itu, kan saya itu sudah enggak bisa jadi menteri jadi apa, terus saya tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi ingin saya bantu apa," kata Ahok.

"Pak Ahok mau bantu apa? Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak. Ini cerita dalam tahanan loh 2018 nih," tambah dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu ingin menghentikan banjir barang-barang impor yang bisa mematikan industri kecil di dalam negeri.

Baca juga: Kenapa Dulu Ahok Keberatan Halim Dijadikan Stasiun Kereta Cepat?

"Kenapa? Saya melihat impor ini sudah gila-gilaan masuk. Industri-industri kecil ini bangkrut karena kontainer itu pakai borongan. Akhirnya barang-barang kecil dimasukin ke dalam," beber Ahok.

Menurut dia, di era Presiden Soeharto, pemerintah sejatinya sudah cukup ketat membatasi barang impor yang masuk untuk melindungi pelaku industri lokal.

Namun proteksi pemerintah semakin hilang, terutama sejak beberapa tahun terakhir karena harus mengalah dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Lanjut Ahok, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa meniru apa yang dilakukan Singapura. Di mana apa yang dilakukan aparat bea cukai negara tetangga itu cukup tegas.

Semua barang yang masuk ke Singapura dan dijual di sana harus memenuhi standar nasional yang sudah ditetapkan. Apabila barang impor belum memenuhi standar, maka dilarang masuk tanpa kompromi.

Baca juga: Saat Ahok Kurang Setuju Stasiun Kereta Cepat Ada di Halim

"Nah di situ gimana cara atasinya, ya masih bisa bersaing dan masih punya Bea Cukai yang berani dan bisa pintar," ungkap Ahok.

"Jadi kalau barangnya masuk masuk, saya bisa bilang 'eh ini sudah SNI (Standar Nasional Indonesia) belum ya, ini barangnya apa nih' minimal menghambat lu biar barang lu agak tahan lama nih," kata Ahok lagi.

Ketatnya pengawasan arus masuk barang impor ini kurang maksimal diterapkan di Indonesia. Ia bilang, bukanya memperketat barang masuk sejak di hulu, pemerintah malah membuat kebijakan dengan menekan marketplace seperti TikTok.

"Bayangin kalau sekarang, bahkan masuk dari luar negeri enggak pakai gudang, langsung bongkar langsung kirim, jadi bukan salah TikToknya. Salah Bea Cukai dong," ucap Ahok.

Baca juga: Soal Pengganti Ahok di Pertamina, Wamen BUMN: Belum, Lagi Dipikirin