Belum Pulihnya Kesejahteraan Pasca-Pandemi

Tingkat kesenjangan meningkat

Tingkat kesenjangan diukur berdasarkan pengeluaran penduduk dengan menggunakan nilai gini ratio. Dalam 3 tahun terakhir, nilai gini ratio belum menunjukkan perbaikan. Angka gini ratio pada 2023 tercatat sebesar 0,388. Angka ini meningkat 1,70 persen jika dibandingkan kondisi 2020.

Di daerah perkotaan angka gini ratio naik 4,13 persen (periode 2020-2023). Sementara di daerah perdesaan sedikit mengalami penurunan sebesar 1,05 persen.

Tren ini berbeda dengan kondisi pada periode 2016 – 2019, saat sebelum pandemi. Pada saat itu tren kesenjangan pengeluaran penduduk di Indonesia terus menunjukkan arah perbaikan.

Gini ratio mampu turun 3,87 persen dari 0,397 pada 2016 menjadi 0,382 pada 2019. Pola ini terjadi baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan, di mana gini ratio masing-masing turun sebesar 4,35 persen untuk perkotaan dan 3,10 persen untuk perdesaan.

Kelompok penduduk pada lapisan terbawah dalam 3 tahun terakhir nampaknya terdampak paling parah jika dibandingkan mereka yang berada pada lapisan menengah-atas.

Nilai Indeks-L yang merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran yang lebih sensitif pada kelompok terbawah menunjukkan kenaikan angka.

Dikutip berdasarkan Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023 yang dikeluarkan BPS, menunjukkan bahwa Indeks-L naik sebesar 3,63 persen dari 0,237 pada 2020 menjadi 0,246 pada 2023. Kenaikan cukup besar terjadi di wilayah perkotaan yang naik sebesar 7,94 persen.

Masih dari publikasi yang sama, kesenjangan ekonomi pada kelompok terbawah ini juga semakin terlihat nyata berdasarkan data distribusi pengeluaran penduduk yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok penduduk secara berurutan, yaitu penduduk 20 persen terbawah (Q1), 20 persen menengah bawah (Q2), 20 persen menengah (Q3), 20 persen menengah atas (Q4) dan 20 persen teratas (Q5).

Data terakhir pada 2023 menunjukkan bahwa secara nasional, kue pengeluaran terbesar disumbang oleh 20 persen penduduk teratas dengan kontribusi hampir separuh dari kue pengeluaran, yaitu sebesar 46,71 persen.

Sementara penduduk 20 persen terbawah hanya mampu berkontribusi kurang dari sepersepuluh bagian atau hanya sebesar 7,20 persen saja.

Ilustrasi sederhananya, misalnya, ada penduduk di suatu wilayah diakumulasi nilai pengeluarannya adalah sebesar 1 juta, maka sekitar 500.000-nya merupakan pengeluaran dari 20 persen penduduk teratas. Sementara penduduk 20 persen terbawah hanya mampu menyumbang sekitar 70.000 saja.

Pandemi sudah berlalu, namun di tengah situasi perlambatan ekonomi global seperti saat ini dampaknya masih belum berakhir sepenuhnya.

Pemerintah dan para pemangku kebijakan terkait diharapkan tidak terlena pada capaian angka cross section pada satu titik setelah pandemi, namun perlu untuk melengkapi informasi dengan melihat data secara time series dari waktu ke waktu dengan melakukan perbandingan kondisi sebelum dan pascapandemi guna mendapatkan gambaran utuh, sehingga kebijakan yang diambil bisa menyeluruh.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh terhadap kesejahteraan penduduk, baik dari sisi kemiskinan maupun ketimpangan, tidak hanya di daerah perkotaan, namun juga perdesaan.

Dibutuhkan paket kebijakan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan utamanya bagi mereka yang berada pada lapisan terbawah.

Dengan harapan semua aktivitas ekonomi bisa pulih kembali minimal seperti sebelum pandemi, bahkan lebih baik lagi sehingga mampu mencapai tujuan akhir dari aktivitas ekonomi, yaitu kesejahteraan untuk semua.

The ultimate goal of economic activity is to improve the welfare of people – Walter Nicholson.