Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Adopsi Tahap Awal, Pembiayaan Kendaraan Listrik Perlu Didorong

Kompas.com - 15/02/2024, 17:00 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adopsi kendaraan listrik di Indonesia terbilang belum maksimal. Hal ini lantaran kendaraan listrik dinilai masih dalam tahap adopsi awal di Indonesia dan negara Asia pada umumnya.

Executive Officer, Country Head of Indonesia MUFG Bank Ltd Kazushige Nakajima mengatakan, peneterasi penggunaan kendaraan listrik atau EV di Indonesia dan negara-negara Asia lain memang sedikit mengalami keterlambatan.

"Bahkan, termasuk di Jepang sendiri kendaraan listrik masih termasuk dalam adopsi tahap awal," kata dia dalam Exclusive Interview MUFG, Danamon, dan Adira Finance, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Adira Finance Catat Pembiayaan Kendaraan Listrik Tembus Rp 189 Miliar pada 2023

Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik. SHUTTERSTOCK/GUTEKSK7 Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik.
Ia menambahkan, kendaraan listrik masih perlu dukungan dari ekosistem seperti suku cadang, hingga proses pemasaran yang lebih masif.

Perbankan sendiri akan selalu hadir untuk mendukung pertumbuhan adapsi kendaraan listrik di Indonesia, termasuk dari sisi teknologinya.

Adapun, penjualan kendaraan listrik saat ini masih terbilang sangat kecil. Untuk itu, pihaknya belum dapat melihat kecenderungan kredit macet atau non performing loan (NPL).

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Daisuke Ejima mengatakan, ekosistemnya memiliki banyak kerja sama dengan industri otomotif di Indonesia.

Baca juga: Ramai Kendaraan Listrik Pakai LFP dan Nikel, Apa Perbedaannya?

Pihaknya mengaku siap mendukung semua pemain industri kendaraan yang ingin masuk ke Indonesia baik dengan kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com