Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Teten Minta Mendag Revisi Permendag tentang PPMSE

Kompas.com - 20/02/2024, 05:09 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk segera merevisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Dia menilai, peraturan tersebut belum sempurna dan masih berpotensi merugikan UMKM.

“Kita menyadari permendag Nomor 31 Tahun 2023 itu belum sempurna dan kita akan sempurnakan setelah Permendag itu berlaku 3 bulan, jadi sudah waktunya dievaluasi,” ujar Teten usai audiensi dengan Ketua Komi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Fanshurullah Asa di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca juga: KPPU Akan “Pelototi” Penggabungan TikTok dan Tokopedia

Menkop mengatakan, pihaknya mengusulkan agar poin yang mengatur permainan harga yang tinggi atau predatory pricing bisa dimasukan untuk melindungi produk UMKM. Bahkan dirinya juga menyarankan agar platform daring  dilarang menjual produk di bawah harga pokok produksi atau HPP.

“Kalau kita lihat dari pengalaman China itu sudah mengatur soal larangan tak boleh menjual di bawah HPP. Ini implikasinya kalau tidak dilakukan UMKM pasti bakal terpukul,” jelasnya.

“Misalnya produk dari luar di jual ke Indonesia dijual di bawah harga produk dalam negeri pasti lumpuh industri dalam negerinya. Jadi saya kira relevan itu direvisi Permendag,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Teten juga meminta TikTok dan Tokopedia untuk menaati beleid Permendag tersebut.

Teten menilai, TikTok masih melakukan pelanggaran pasca akuisisi Tokopedia. Utamanya masih menggabungkan antara sosial commerce dan media sosial.

“Yah harusnya pisah dong, ini kan TikTok tetap melanggar. Kita enggak masalahin TikTok investasi di Tokopedianya tapi yang kita masalahin praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial,” katanya.

Baca juga: Sah, TikTok Kini Jadi Pemegang Saham Pengendali Tokopedia

Sementara itu, KPPU menyatakan pihaknya akan melakukan audiensi bersama dengan Kementerian Perdagangan terkait TikTok Shop.

Ketua KPPU Fanshurullah Asa mengatakan, pemerintah membutuhkan investasi. Namun jauh lebih dari itu tetap mengutamakan UMKM.

“Untuk Tokopedia maupun GoTo, ini akan kami lihat, koordinasi. Kami juga akan melaksanakan audiensi dengan Kementerian Perdagangan, untuk melihat bagaimana, menjaga. Kita butuh investasi, tapi menjaga juga komitmen kemitraan, menjaga UMKM kita, dan jangan sampai ini salah langkah,” katanya.

Oleh sebab itu, KPPU pun meminta TikTok atau Tokopedia untuk patuh pada regulasi lantaran aturan mainnya sendiri sudah diterbitkan oleh pemerintah.

“Mesti konsisten dan komit bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commercenya. Menjatuhkan kewajiban saja, ndak masalah di Tokpedianya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul TikTok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos,” jelas dia.

Baca juga: Tips Keuangan di TikTok Tidak Semuanya Benar, Ini Cara Mengetahuinya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Whats New
PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

Whats New
Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Whats New
Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Whats New
BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

Whats New
Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Whats New
Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Whats New
Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Whats New
Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com