Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPH Migas Segera Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Kompas.com - 24/02/2024, 22:08 WIB
Nur Jamal Shaid

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi tersebut diperlukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

"Saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, maka sub penyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi," ujar Erika dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/2/2024).

Baca juga: Kementan Pastikan Produksi Beras Nasional Tetap Aman

Menurut dia, pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau, tidak terkecuali di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur BBM subsidi dan/atau kompensasi.

Erika mengatakan dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, terutama di wilayah kepulauan, yang belum terdapat penyalur, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM.

"Kadang mereka berinisiatif untuk bersama-sama mengambil BBM di satu tempat, kemudian dibawa dengan jerigen-jerigen. Namun, di tengah jalan, mereka terpaksa diberhentikan dan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena memang kita belum mengaturnya," kata dia.

Baca juga: Harga Beras Meroket, Pemerintah Imbau Rakyat Tak Perlu Panik

Dengan adanya revisi aturan ini, lanjut Erika, diharapkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi bisa menikmatinya dengan lebih mudah.

Ia menegaskan sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas, namun merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi di kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM, dan menyalurkannya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan bupati setempat.

"Sub penyalur itu perwakilan dari konsumen pengguna, bukan pengusaha atau pengecer. Jangan dipersepsikan bahwa sub penyalur merupakan pengecer yang dilegalkan, bukan seperti itu," tegasnya.

Baca juga: 6 Komponen Sistem Pembayaran di Indonesia

Erika melanjutkan sub penyalur adalah perwakilan sekelompok orang atau konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang ditugaskan untuk mengurus atau mengambil BBM subsidi atau kompensasi yang menjadi haknya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim meminta instansi terkait dan pemerintah daerah segera menyampaikan masukan agar revisi aturan dapat segera diimplementasikan di masyarakat.

Ia menjelaskan public hearing terkait sub penyalur telah dua kali dilaksanakan dan diharapkan instansi terkait serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan.

"Masukan dapat segera disampaikan agar aturan dapat segera diimplementasikan," ucap Halim.

Beberapa poin revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut di antaranya terkait definisi subpenyalur, prosedur penunjukan dan penetapan subpenyalur, format pembinaan dan pengawasan, lokasi pendirian subpenyalur, alokasi volume kebutuhan masing-masing konsumen pengguna, dan sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Whats New
PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

Whats New
Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Whats New
Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Whats New
BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

Whats New
Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Whats New
Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Whats New
Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Whats New
Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Whats New
Khusus H+2 Lebaran, Kereta Api Jadi Moda Angkutan Umum 'Terlaris'

Khusus H+2 Lebaran, Kereta Api Jadi Moda Angkutan Umum "Terlaris"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com