Bapanas: Daerah Rentan Rawan Pangan Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023. 

Berdasarkan hasil analisis tercatat ada 6 kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia.

“Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13 persen daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten atau kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14 persen dari total daerah Indonesia,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rakornas Penanganan Pangan dan Gizi di Jakarta, Selasa (27/2/2024). 

Baca juga: Berharap Normalisasi Harga Pangan

DOK. Humas Kementan Ilustrasi petani sedang bekerja di sawah.

“Hal ini semakin mendekatkan kita pada capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan,” sambungnya. 

Menurutnya FSVA ini akan digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan fokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting. 

Hal ini karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Lebih lanjut Arief mengatakan, kerawanan pangan dan kemiskinan merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. 

Baca juga: Info Pangan 27 Februari 2024, Harga Beras, Cabai, dan Telur Naik

Lebih lanjut Arief mengatakan, Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan Prevance of Undernoursihment (PoU) atau Pravelensi Kurang Gizi.

Angka PoU ini digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024.

Diketahui berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17 persen.

Adapun sebanyak 85,29 persen provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (di atas 5,2 persen) dan 5 provinsi atau setara 14,71 persen di bawah target nasional. 

Baca juga: Satgas Pangan Ungkap Penyebab Kelangkaan Beras di Ritel Modern

Provinsi-provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Capaian FSVA dan PoU tersebut ditegaskan Arief merupakan hasil kolaborasi kerja bersama stakeholder baik di pusat maupun daerah dalam upaya intervensi pengendalian kerawanan pangan. 

Di antaranya bantuan pangan ke daerah rawan pangan yang menyasar 22 kabupaten/kota berbasis FSVA dan PoU, penyaluran bantuan pangan beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia, serta bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam untuk Keluarga Risiko Stunting (KRS).