Baru 2.505 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan, sebanyak 25 Kementerian/Lembaga (K/L) sudah menyampaikan data terkait aparatur sipil negara (ASN) yang siap dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia mengatakan dari 25 Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut tercatat ada 2.505 orang ASN yang siap dipindah ke IKN.

Haryomo mengatakan, proses pemindahan ASN ke IKN dilakukan melalui penilaian yang telah dimulai sejak 2022.

Baca juga: BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

"Capaiannya 2022 sudah dilakukan penilaian 22.436 PNS, 2023 kurang lebih 96.760 PNS, dan 2024 sampai Februari ini sejumlah 2.430 PNS siap dipindah ke IKN," kata Haryomo dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Haryomo mengatakan, penilai yang dilakukan BKN bertujuan untuk mengetahui potensi dan kompetensi para ASN yang layak dipindahkan ke IKN.

Pemindahan ASN, kata dia, dilakukan sesuai klaster yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Baca juga: Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

"Dipastikan 17 Agustus insya Allah upacara di IKN. Masalah pindah memang ada beberapa klaster, klaster pertama kedua dan seterusnya nanti yang akan disampaikan Pak Menteri (PAN-RB)," ujarnya.

Berikut ini daftar Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan data ASN yang dipindah ke IKN:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: 35
2. Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana: 39
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 31
4. Badan Pangan Nasional: 24
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 25
6. Badan Siber dan Sandi Negara: 61
7. Kejaksaan Agung: 79
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 69
9. Kementerian Dalam Negeri: 132
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 205
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 247
12. Kementerian Kesehatan: 201
13. Kementerian Keuangan: 110
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 59
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: 56
16. Kementerian Luar Negeri: 85
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 321
18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 47
19. Kementerian Perdagangan: 146
20. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: 49
21. Kementerian Sekretariat Negara: 254
22. Sekretariat Jenderal DPR RI: 87
23. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 22
24. Sekretariat Jenderal MPR: 26
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah: 35

Baca juga: Kelola Infrastruktur dan Gedung di IKN, OIKN Usul Tambahan Anggaran Rp 3,56 Triliun