Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 72 Triliun, Sri Mulyani: Jumlahnya Turun 60 Persen dari Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, pemerintah sudah melakukan penarikan utang sebesar Rp 72 triliun sampai dengan 15 Maret 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai realisasi itu hanya setara dengan 11,1 persen dari target pembiayaan utang yang tercantum dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 648,1 triliun.

Selain itu, nilai penarikan itu turun signifikan, yakni 60,3 persen dari periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy), yakni sebesar Rp 181,4 triliun.

"Pembiayaan utang kita turun tajam, kalau tahun lalu pada 15 Maret 2023 pembiayaan utang mencapai Rp 181,4 triliun, sekarang hanya Rp 72 triliun, itu drop 60,3 persen untuk pembiayaan utang," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Kemensos hanya Terima Rp 75,6 Triliun dari Anggaran Perlinsos Rp 497 Triliun

Secara lebih rinci, pembiayaan utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN), dengan nilai mencapai Rp 70,2 triliun, atau setara dengan 10,5 persen dari pagu yang ditetapkan, Rp 666,4 triliun.

"Untuk SBN neto turunnya sangat tajam, 58,6 persen," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya sebesar Rp 1,9 triliun, melampaui pagu yang disiapkan pemerintah, yakni negatif Rp 18,4 triliun.

"Jadi realisasi sampai dengan 15 Maret itu relatif dalam posisi baik," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Kucurkan Rp 13,4 Triliun untuk THR ASN hingga Pensiunan

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu bilang, ke depan pemerintah akan melakukan penarikan utang, dengan memperhatikan kondisi pasar uang dan obligasi, yang pergerakannya sangat dipengaruhi sentimen global.

Ia pun menekankan, strategi pembiayaan utang akan dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, meliputi aspek timing, sizing, tenor, bauran instrumen, dan bauran mata uang.

"Sehingga APBN tetap terjaga dalam dinamika global dan nasional yang cukup tinggi," ucap Sri Mulyani.