LKPP Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Naik Jadi 90,3 Persen pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan penggunaan dan belanja produk dalam negeri meningkat sepanjang 2023.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan, sepanjang tahun 2023 terdapat peningkatan positif pada seluruh indikator kinerja pengadaan yang terkait dengan LKPP.

"Kemanfaatan E-Katalog secara statistik kita semakin naik, begitu pula dengan pelaku UMK-Koperasi yang terlibat, serta belanja produk dalam negeri. Selain itu juga kita lakukan patroli produk dan meluncurkan fitur E-Audit untuk pengawasan transaksi di E-Katalog," tutur Hendrar dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: LKPP Catat Pemerintah Hemat Rp 2,03 Triliun dengan Strategi Konsolidasi Pengadaan

Dokumentasi LKPP Kepala LKPP Hendrar Prihadi meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (10/4/2023).

Adapun secara lebih detail Hendrar meyampaikan, capaian belanja produk dalam negeri pada tahun 2023 telah meningkat jadi 90,3 persen. Angka ini lebih tinggi dari capaian di 2022 sebesar 85,4 persen.

Begitu pula dengan keterlibatan pelaku UKM Dan koperasi yang pada 2023 telah mencapai 42,8 persen, dari sebelumnya 36,1 persen pada tahun 2022.

Selain itu dalam E-Katalog, Hendrar menyebutkan, jumlah produk tayang sepanjang 2023 telah mencapai 7,5 juta produk dengan total nilai transaksi Rp 196,7 triliun. Capaian tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun 2022 di mana E-Katalog mencatatakan 2,3 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp 83,9 triliun.

Hendrar menuturkan pada tanggal 28 Maret 2024, pihaknya akan meluncurkan E-Katalog versi terbaru untuk semakin meningkatkan kinerja pengadaan di Indonesia.

Baca juga: LKPP Dorong Pemerintah Genjot Belanja Produk Dalam Negeri

"Insya Allah pada tanggal 28 Maret nanti kita akan launching E-Katalog versi 6 untuk lebih meningkatkan proses pengadaan ini semakin lebih baik," ujar dia.

LKPP pun mendapatkan apresiasi positif dari Kementerian Perindustrian atas capaian belanja produk dalam negeri sepanjang tahun 2023.