7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Pemerintah dapat sengaja membuat defisit APBN sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam situasi di mana perekonomian sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan.

Dengan meningkatkan pengeluaran publik, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur atau program-program peningkatan lapangan kerja, pemerintah berharap dapat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Defisit APBN juga dapat terjadi karena pemerintah memutuskan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur atau layanan publik yang dianggap penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Investasi semacam ini mungkin memerlukan pendanaan tambahan melalui utang atau defisit APBN.

Baca juga: Di Indonesia Kebijakan Moneter Dilakukan Oleh Siapa?

4. Utang

Pemerintah dapat menggunakan instrumen utang publik untuk mendanai pengeluaran tambahan atau mengatasi defisit. Utang publik dapat berupa penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dalam atau luar negeri.

Pemerintah dapat menggunakan utang untuk mendanai pengeluaran tambahan, terutama ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Utang ini dapat diambil dalam bentuk obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dalam atau luar negeri.

Dalam situasi di mana perekonomian sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan, pemerintah dapat menggunakan utang untuk menyuntikkan dana tambahan ke dalam perekonomian sebagai bagian dari paket stimulus.

Pengeluaran ini dapat berupa program-program pengembangan ekonomi, insentif investasi, atau proyek-proyek infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

5. Subsidi

Subsidi juga merupakan instrumen kebijakan fiskal. Pemerintah dapat memberlakukan subsidi untuk mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, seperti industri pertanian, energi, atau transportasi.

Pemerintah memberikan subsidi untuk menurunkan harga suatu barang atau layanan kepada konsumen. Contohnya termasuk subsidi harga bahan bakar minyak, listrik, air bersih, atau transportasi umum. Subsidi harga ini bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup bagi masyarakat dan mendorong konsumsi barang atau layanan yang dianggap penting.

Baca juga: Kebijakan Moneter Dapat Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan Cara Apa?

6. Bansos

Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah bansos. Kebijakan fiskal bansos adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pengeluaran APBN atau insentif fiskal.

Tujuan utama dari kebijakan fiskal bansos adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan kesetaraan dalam distribusi pendapatan.

Pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bantuan ini dapat berupa program jaminan sosial, subsidi harga barang kebutuhan pokok, atau program tunai langsung seperti bantuan sosial tunai bagi keluarga miskin.

7. Insentif

Terakhir, instrumen kebijakan fiskal adalah insentif. Pemerintah memberikan insentif pajak dalam bentuk potongan pajak atau keringanan pajak kepada individu atau perusahaan untuk mendukung kegiatan atau investasi tertentu.

Contohnya adalah insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, energi terbarukan, atau proyek-proyek pembangunan yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi atau pembangunan.

Insentif ini dapat berupa pemotongan pajak, keringanan pajak, atau fasilitas pajak lainnya untuk perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur, industri manufaktur, atau penelitian dan pengembangan.

Nah dari beberapa instrumen di atas, 4 instrumen kebijakan fiskal yang cukup sering dipakai pemerintah adalah pajak, subsidi, utang, dan pengeluaran APBN.

Baca juga: 5 Fungsi Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Negara